JOMBANG (BangsaOnline) - Mencuatnya indikasi pungutan liar yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Jombang, menjadi sorotan berbagai kalangan. Salah satunya dilontarkan direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LINK), Aan Anshori. Pria yang aktif menjadi salah satu pengurus Gusdurian (komunitas pecinta Gus Dur) ini menyatakan pihak berwajib seharusnya bertindak cepat dan pro aktif untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
"Saya menduga kuat praktik pungli dan makelaran proyek di lingkungan SKPD Jombang dioperasikan secara terstruktur, sistematis dan massif," tukas Aan, senin (12/1).
BACA JUGA:
- Seleksi Pejabat Pemkab Jombang, Pj Bupati Sugiat Inginkan Rekrut yang Tulus Mengabdi
- Tuntut Pemkab Jombang Segera Sikapi Temuan BPK Terkait Aset Milik Daerah, Puluhan Massa Unjuk Rasa
- Sekda Buka Rapat Persiapan Gugus Tugas Reforma Agraria Jombang Tahun 2021
- Harap Bangkitkan UMKM, Gubernur Khofifah Serahkan Sertifikat, Bansos, dan Modal Usaha di Jombang
Ia menambahkan, praktik yang terjadi di BKP pasti melibatkan hampir semua pihak. Biasanya anggaran proyek dikapling oleh para cukong yang dekat dengan kekuasaan. Untuk mendapat anggaran tersebut, pelaku harus rela anggarannya disunat 10 hingga 15 prosen bahkan ada yg 20 persen. Dana ini menurut Aan, oleh para cukong yang bekerjasama dengan SKPD selaku pengguna anggaran kemudian didistribusikan ke para pihak agar proyek "tidak diganggu".
Praktik ini menurutnya sangat merugikan masyarakat. Korupsi model seperti ini sebenarnya paling mudah dijerat menurutnya.
"Jelas uang yang dipakai adalah uang rakyat, tetapi malah dibuat bancakan secara berjamaah," berang Aan.
Disinggung keterlibatan K yang notabene adik ipar dari Sekda Kabupaten Jombang, Ita Triwibawa, dimata hukum siapapun harus diperlakukan sama.
"Mau adik sekda atau keponakan presiden sekalipun, kalau terlibat ya harus diusut," ucap pria berkacamata minus yang juga menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Jombang.
Ia meminta agar Bupati segera mengusut keterlibatan adik Sekda dalam pengaturan proyek dibeberapa SKPD terutama BKP.
"Jika memang ada indikasi keterlibatan, Bupati harus berani menegur Sekda meski pun diketahui Sekda Jombang tak lain istri dari Bupati Nganjuk, Taufiqurahman", tegas Aan.
Terpisah, aksi tutup mulut langsung dilakukan Heri Setyobudi Kepala BKP Jombang. Pasca pemberitaan tentang adanya praktik pungli pada sekitar 50 paket proyek penunjukan langsung (PL) di instansi yang ia pimpin (baca : http://m.bangsaonline.com/berita/7514/melalui-bkp-sekda-jombang-diduga-lakukan-pungli-sejumlah-proyek-pl), Heri diam dan tidak menjawab pesan singkat yang berisi konfirmasi terkait kasus tersebut.
Agus Panuwun Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Jombang sendiri menyatakan pihaknya sedang berupaya meminta klarifikasi dari Kepala BKP.
"Saya sedang mencoba klarifikasi kepada Pak Heri dulu setelah mendapat kejelasan pasti akan saya sampaikan secara terbuka kepada publik," terang Agus Panuwun via telepon selular.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
