SUMENEP (BangsaOnline) - Meskipun dana kompensasi kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang dibingkai dalam bentuk Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sudah diluncurkan sejak bulan november, namun hingga saat ini tidak satupun warga miskin di Desa Paliat Kecamatan/Pulau Sapeken, yang mendapatkan program tersebut. Sehingga, ratusan warga miskin merasa dianak tirikan oleh pemerintah.
”Memang benar, hingga saat ini warga desa Paliat masih belum ada yang menerima bantuan PSKS itu. Padahal, informasinya, pencairan PSKS itu sudah terselesaikan untuk Kabupaten Sumenep,” kata warga setempat yang saat ini menjadi anggota DPRD Sumenep, Moh. Imron
Menurutnya, adanya program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Hal itu mengingat pasca diberlakukannya kenaikan BBM harga komoditi juga mengalami kenaikan yang sangat tingi.
Sementara keberadaan warga di Desa Paliat bisa dipastikan lebih dari 50% warga masuk kategori miskin, baik dari segi pendapatan, mata pencaharian, termasuk rumahnya banyak yang terbuat dari bambu dan kayu.
”Oleh sebeb itu, banyak warga disana yang menilai jika program PSKS ini masih setengah hati,” terangnya.
Lebih lanjut politisi Hanura itu, mengaku tidak akan tinggal diam melihat persoalan terebut. Bahkan, sebagai jalan alternatif dalam waktu dekat akan memanggil instansi terkait, yakni Dinas Sosial (Dinsos).
Pemanggilan tersebut, selain untuk mengklarifikasi saoal bantuan PSKS, juga untuk mencari solusi laternatif untuk meringankan beban masyarakat setempat. ”Bagaimanapun, desa paliat masih termasuk bagian dari kabupaten sumenep. Jadi, warga disana juga mempunyai hak yang sama seperti di Desa lain, seperti warga yang berdomisili di daerah daratan sumenep,” terangnya
Terpisah Kepala Kantor POS Sumenep Suharno Anton Sujarwo, mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan termarginalkanya warga pulau Paliat kecamatan Sapeken. Sebab, berdsarkan data yang ada, tidak satupun warga yang mendapatkan jatah program PSKS tersebut. ”Sesuai data yang ada, jatah untuk desa paliat memang tidak ada. Kemungkinan besar program tersebut telah dihapus,” katanya
Menurut Anton, penghapusan warga miskin merupakan imbas dari penerima program kompensasi BBM sebelumnya. Sebab, Pada saat penerimaan kompensasi BBM sebelumnya, kepala desa Paliat dengan tegas menolak dengan alasan data yang ada tidak sesui dnegan kenyataan dilapngan.
”Dulu saat kami (PT Pos) mau mencairkan dana pada 312 rumah tangga sasaran, ternyata ditolak oleh kepala desa setempat, dengan alasan datanya tidak valid karena masih banyak warga miskin lainnya yang tidak terdata, sehingga mau tidak mau dana tersebut dikembalikan ke kas negara sebesar 187 juta,” terangnya
Menurut Anton, untuk Program PSKS saat ini datanya masih menggunakan data lama dan belum ada pembaharuan, sehingga warga paliat tidak tercantum kedalam penerima.
Sedangkan dari data yang ada pada PT pos, Dari 115 ribu 999 warga penerima porgram PSKS, 629 diantaranya masih belum melakukan pengambilan kekantor POS. Hal itu disebabkan terkendala minimnya transportasi, utamanya ke kepuluan terpencil. ”Saat ini kami terus berusaha untuk mendistribusikan bantuan tersebut, hinga semuanya selesai didistribusikan,” tukasnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Sumenep Hery Koentjoro Pribadi, masih belum bisa menjelaskan terkait langkah konkrit yang akan dilakukan kedepan. Sebab, saat diubungi melalui telepon selulernya, pihaknya tidak merespon walaupun nada sambungnya terdengar aktif.