Perempuan Bangsa Jatim Ajak Kadernya Ikut Berperan Lawan Corona

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Ketua DPW Perempuan Bangsa Jawa Timur, Anik Maslachah mengajak kader Perempuan Bangsa ikut berperan menanggulangi pandemik virus Corona.

Peran itu bisa dilakukan melalui aktivitas bersama di Posko PKB Lawan Covid-19 yang telah berdiri di kabupaten/kota di Jawa Timur. Diketahui, Perempuan Bangsa merupakan salah satu badan otonom (Banom) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Selain melalui Posko, hal yang bisa dilakukan Perempuan Bangsa, yakni melakukan edukasi melalui berbagai cara, misalnya melalui sosial media (sosmed) dengan menangkal informasi-informasi berbau hoax terkait Covid-19," cetus Anik Maslachah, di sela peluncuran Posko PKB Lawan Covid-19, di Kantor DPC PKB Sidoarjo, Sabtu (4/4).

Anik menegaskan, perlunya upaya menangkal informasi hoaks soal Corona itu, karena saat ini informasi yang akurat tentang virus Corona ternyata berbanding lurus dengan informasi hoax.

"Nah, di sini Perempuan Bangsa punya peran agar bisa meminimalisir berita-berita hoax. Dan minimal tidak ikut menyebarkan (berita hoax)," tandas Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

Anik menyebut, di antara hasil analisis data, Provinsi Jatim termasuk tinggi dalam hal jumlah positif Covid-19. Namun, Jatim pula yang tinggi rating-nya dalam hal penyembuhan pasien positif Covid-19. "Nah, berita positif inilah kader Perempuan Bangsa bisa ikut memviralkan, agar masyarakat tidak takut berlebihan," harapnya.

Terkait kejadian adanya warga yang sempat menolak jenazah pasien positif Covid-19 di Banyumas, Jawa Tengah, Anik mengimbau agar masyarakat tidak perlu paranoid atau panik berlebihan, meski juga harus tetap waspada terkait wabah virus Corona. Sebab kepanikan bisa jadi menambah parah para Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Politikus PKB asal Sidoarjo ini meminta masyarakat tidak perlu takut berlebihan, karena pola menangani jenazah pasien positif Covid-19 sudah ada standar operasional prosedur (SOP) dari pihak tim medis dan rumah sakit (RS). 

"Namun masalah ini sudah saya sampaikan saat rapat pimpinan DPRD Jatim dan Timgar Propinsi Jatim, agar Pemprov menyiapkan solusi bila terjadi masalah tersebut. Paling tidak disiapkan pemakaman di tempat pemakaman milik pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota," urai mantan Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini. (sta/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News