BangsaOnline-DPD I Partai Golkar Jawa Timur mengumpulkan pengurus dari 38 DPD II.
Mereka diminta komitmennya berupa surat dukungan terhadap kepengurusan
hasil munas di Bali yang diketuai Aburizal Bakrie. Bagi yang bermain dua
kaki atau tidak loyal, sanksi pemecatan telah disiapkan.
Dalam
acara Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Konsolidasi Hasil Munas Bali
2014, yang digelar di Kantor DPD I Partai Golkar di Jalan A Yani,
Surabaya, Sabtu (13/12), DPD I Partai Golkar Jawa Timur meminta kepada
38 DPD II se- Jawa Timur, memberikan surat pernyataan dukungan untuk
Aburizal Bakrie.
Sekretaris DPD I Partai Golkar Jawa Timur,
Gesang Budiarso mengatakan, keputusan mendukung Munas Golkar di Bali
adalah final dan mengikat. Dia juga mendesak komitmen tegas dengan
memberikan pernyataan dukungan.
"Hasil Munas Bali jadi acuan,
jika ada yang melanggar, akan diberi sanksi pecat. Amanat Munas akan
dilaksanakan, tolong perjuangkan ke Mahkamah Partai sesuai mekanisme.
Ini bukan main-main. Organisasi tanpa ketaatan seperti gerombolan,"
tegas Gesang di hadapan peserta rapat.
Gesang juga menyebut,
perlunya pernyataan dukungan Munas Golkar di Bali. Hal itu untuk
mengantisipasi 'main mata' kader berdiri di dua kaki, yaitu Munas Golkar
di Bali dan Ancol, Jakarta versi Agung Laksono Cs.
Bahkan,
Gesang menyebut ada DPD II di Jawa Timur yang makar terhadap Munas
Golkar di Bali, dan sudah menyeberang ke Ancol-nya Agung Laksono.
Sayang, dia enggan menyebut nama dan jumlah kader yang mbalelo.
"Saya mempunyai data dan foto siapa saja, sejumlah kader Golkar yang mengikuti kegiatan Munas di Ancol," akunya.
"Saya
tidak main-main, saya tidak pernah takut, yang saya takutkan hanya
main-main, tolong camkan benar. Tolong kalau perlu suara saya direkam.
Risiko ada di jabatan saya. Siapa yang membangkang harus dipecat,"
sambungnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPD I Partai Golkar Jawa
Timur, Edy Kuntadi menyampaikan, dalam perjalanan akhir partai berlogo
pohon beringin ini mulai 'dikoyak-koyak.' Untuk itu, dengan koordinasi,
konsultasi dan konsolidasi, menunjukkan sikap jelas, Golkar Jawa Timur
harus tetap solid.
"Ini menunjukkan 38 DPD kabupaten/kota
berjalan solid. Dengan konsolidasi, termasuk beberapa langkah setelah
ada dua (Golkar Munas Bali dan Golkar Munas Ancol)," terang dia.
Dia
juga menegaskan, pihaknya secara sah mengakui hasil Munas di Bali. Dan
yang digelar di Ancol adalah ilegal. "Karena kita tidak mengenal
presidium, dan munas di Ancol tidak ada kehadiran. Untuk itu, Golkar
Jatim menyatakan komit dan mengakui hasil Munas di Bali. Kami mengakui
Munas Bali," tegas dia.
Terpisah, Sekjen DPP Partai Golkar versi
Munas Ancol, Zainudin Amali yang dikonfirmasi wartawan di Surabaya
menyampaikan, pihaknya tetap berkomitmen membangun kepentingan partai.
Saat
ini, kata dia, secara politis, dirinya memang sudah bersebrangan dengan
Aburizal Bakri, dan dia siap terus mengawal keputusan Munas Golkar di
Ancol.
Selain itu, mantan Ketua DPD Golkar Jawa Timur ini juga
mengaku, saat ini, hasil putusan Munas Golkar di Ancol diserahkan ke
Kemenkum HAM. Hal yang sama juga dilakukan pihak Aburizal Bakrie:
Menyerahkan hasil Munas di Bali ke pihak Kemenkum HAM. "Kami terus
mematangkan barisan, dan prosesnya memang belum selesai," tutup
Zainudin.