JAKARTA(BangsaOnline) Ketua DPP Golkar yang mendukung Aburizal Bakrie, Firman Subagyo,
menganggap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo
Edhy Purdijatno tak paham politik. Musababnya, kata dia, menteri dan
bahkan presiden tak bisa menghalangi penyelenggaraan musyawarah
nasional.
Menurut
Firman, hak menyelenggarakan munas sudah sesuai dengan Undang-Undang
Partai Politik dan konstitusi partai. "Itu kebodohan seorang menteri,"
kata Firman di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 26 November 2014.
Sebelumnya, Menteri Tedjo yang merupakan kader Nasdem menginstruksikan kepolisian tak mengeluarkan
izin Munas Golkar di Bali pada 30 November 2014.
Firman
mempertanyakan argumen Menteri Tedjo mengeluarkan instruksi agar
kepolisan tak mengeluarkan izin Munas Golkar. Surat edaran Menteri
Tedjo, menurut Firman, tak berdasar. Kata dia, Golkar sudah berkuasa
selama 36 tahun. Sedang Menteri Tedjo baru menjabat dua bulan. "Kita
tahu rekam jejak dia," kata Firman. "Ada kepentingan apa dia
mengeluarkan statement seperti itu?"
Berbeda
dengan sikap Firman, Ketua DPP Golkar pro-Agung Laksono cs, Melchias
Marcus Mekeng, mengatakan penyelenggaraan musyawarah nasional pada 30
November melanggar aturan. Musababnya, kata dia, Menteri Koordinator
Keamanan mengeluarkan perintah agar kepolisian tak memberikan izin
dengan alasan keamanan.
Menurut dia, partai apa pun harus tunduk kepada perintah tersebut. "Kalau masih 'ngeyel' tinggal ditangkap aja semuanya," kata Mekeng. "Keamanan negara adalah nomor satu dibandingkan partai."