Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat membuka Sosialisasi dan Pencanangan Kesatuan Gerak PKK - Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) - Kesehatan Tahun 2019 di Kantor Sekretariat TP PKK Jatim, Jalan Gayung Kebonsari 56A Surabaya, Rabu (9/10). foto: Istimewa/ BANGSAONLINE.com
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta para kader PKK di tingkat kabupaten dan kota sampai dengan dasawisma menjadi garda terdepan (frontliner) dalam ikut menyisir masalah gangguan penglihatan atau katarak di Jatim. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov Jatim dalam mewujudkan Universal Eye Health dan gerakan bebas katarak.
“Kami berharap para kader PKK bisa ikut menyisir dan mengidentifikasi terutama di kabupaten dan kota yang masih terdeteksi penderita katarak yang membutuhkan layanan kesehatan. Sehingga tim dari Dinas Kesehatan maupun rumah sakit dapat memberikan penjangkauan layanan,” kata Khofifah saat membuka Sosialisasi dan Pencanangan Kesatuan Gerak PKK - Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) - Kesehatan Tahun 2019 di Kantor Sekretariat TP PKK Jatim, Jalan Gayung Kebonsari 56A Surabaya, Rabu (9/10).
BACA JUGA:
- Pesan Pj Gubernur Jatim saat Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Rumah Peribadatan
- Adhy Karyono Apresiasi Peran PKK Turunkan Prevalensi Stunting di Jawa Timur
- Jelang Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2024, Khofifah Optimis Prabowo-Gibran Menang
- Halal Bihalal Keluarga Besar Yayasan Khadijah, Khofifah Banggakan 2 Hal ini
Khofifah mengtakan, selain ikut menyisir, para kader PKK diharapkan bisa ikut melakukan sosialisasi dan menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat terkait dengan penanganan dan pencegahan masalah kesehatan terutama soal katarak secara lebih komprehensif.
“Penjangkauan layanan kesehatan baik dari Pemprov maupun Pemkab dan Pemkot mungkin terbatas. Disinilah peran para kader PKK hingga dasawisma ini tetap menjadi andalan dan unggulan sebagai mitra pemerintah untuk ikut memberikan informasi penjangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan hingga ke daerah-daerah,” katanya.
Dalam mengatasi masalah katarak ini, lanjutnya, Pemprov Jatim juga menggandeng beberapa instansi terkait seperti Persatuan Dokter Mata Indonesia (PERDAMI), Komite Mata Nasional (Komatnas), serta elemen strategis lainnya. Rencananya, pada 18 Oktober mendatang akan dilakukan pelantikan Komite Mata Daerah (Komatda) Jatim sebagai perpanjangan tangan Komatnas di daerah.
“Dengan adanya Komatda di daerah maka ini menjadi sinergi yang baik untuk kita bersama-sama mengatasi masalah katarak di Jatim. Tentunya dengan berbagai upaya seperti kegiatan sosial berupa operasi katarak gratis,” katanya.
