SURABAYA (BangsaOnline) - Anggota DPRD Surabaya mereaksi rencana penghentian penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi masyarakat miskin per 1 Oktober 2014.
Baktiono Anggota DPRD Surabaya dari FPDIP mengatakan, kabar yang diterima dirinya melalui short Massage Service (SMS) menyebutkan, bahwa sekkota ingin memberhentikan penerbitan SKTM bagi masyarakat tidak mampu dengan mekanisme, sekkota akan memanggil seluruh camat untuk menyampaikan kepada lurah se-Surabaya agar disampaikan kepada warga.
Dia mengatakan, seharusnya surat keterangan tidak mampu tersebut tetap harus diterbitkan bagi warga kota Surabaya. Sebab, selain dapat menimbulkan kericuhan, surat tersebut masih sangat dibutuhkan bagi masyarakat miskin untuk meringankan beban hidup rakyat kecil.
"Kalau untuk mencari masyarakat yang benar-benar tidak mampu gampang. Data saja, mereka (masyarakat) yang pendapatanya dibawah UMK (Upah Minimum Kota) mereka harus mendapatkan SKTM," tegasnya.
Baktiono menambahkan, bahkan janji Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memberikan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai pengganti kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang lama, nyatanya sampai saat ini tidak terealisasi.
"Kami tidak tahu alasan pastinya pemerintah kota memberhentikan penerbitan surat ketrangan tidak mampu ini. Maka dari itu besok (selasa 7/10/2014) kami akan mengusulkan ke pimpinan dewan agar mengundang Sekkota, Asisten Kesra, serta Dinkes (Dinas Kesehatan), untuk menanyakan kejelasanya," imbuhnya.