​ Aktivis Mahasiswa 98: Haram Sebut Amien Rais sebagai Tokoh Reformasi

JAKARTA(BangsaOnline) Amien Rais menjadi sasaran tembak atas gagalnya pengesahan mekanisme pemilihan langsung di UU Pilkada. Ia dinilai melanggar komitmennya sendiri pada saat reformasi.

Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi menyatakan, saat ini 'haram' hukumnya menyebut nama Amien sebagai tokoh reformasi. Apalagi sampai mencatatnya sebagai tonggak sejarah perjuangan, demi kehormatan pahlawan reformasi dalam tragedi Trisakti dan Semanggi

"Sebagai aktivis 98 dan kaum muda, saya minta maaf karena telah salah ikut mendengarkan pidatonya ketika itu. Sekarang penyebutan Amien Rais sebagai tokoh reformasi haram tercatat dalam literatur sejarah bangsa," ujar dia seperti dikutip Republika, Jumat (26/9).

Ketua Umum Pusat Kajian Trisakti, Rian Andi Soemarno menambahkan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai suatu kemunduran demokrasi. Cara ini juga membuka peluang terjadinya praktik korupsi, dan meningkatkan angka kasus tersebut.

"Potensi korupsi dalam pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa melalui deal-deal politik antara calon pimpinan daerah dengan DPRD," ujar dia.

Bahkan, ia yakin, jika pimpinan daerah yang terpilih melalui mekanisme voting DPRD akan memprioritaskan kepentingan DPRD ketimbang rakyat. Sebab, Rian mengistilahkan, 'tidak ada makan siang gratis' dari eksekutif ke legislatif.

Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor mengatakan Apkasi dan Apeksi kecewa atas putusan sidang paripurna yang mengesahkan pilkada melalui DPRD.

Menurut Isran Noor, putusan sidang paripurna tersebut tidak akan membuat Apkasi dan Apeksi berhenti untuk memperjuangkan hak kedaulatan rakyat.

"Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, kita kembalikan pada Allah. Pengesahan ini bukan berarti perjuangan kami akan selesai dan habis," ujar Isran Noor, Jumat (26/9).

Menurut Bupati Kutai Timur ini, Apkasi dan Apeksi akan segera melakukan komunikasi dan konsolidasi menyikapi putusan paripurna tersebut.

Komunikasi yang dilakukan bukan hanya kepada pemerintahan daerah provinis, kota dan kabupaten saja. Melainkan juga kepada LSM, organisasi kemasyarakatan dan beberapa ahli atau pakar.

Isran Noor memastikan proses Judical Review (uji materi) akan dilakukan. Namun, saat ini tinggal menunggu waktu yang tepat.

"Dalam waktu dekat, tunggu kesepakatan teman-teman karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Tetapi yang pasti kita akan ke MK," katanya.

Wali Kota Bandung, Ridwan kamil dalam akun twitter resmi miliknya @ridwankamil juga menyebutkan Apkasi dan Apeksi akan segera mengajukan Judical Review ke MK.

"Sesuai komitmen, para wali kota bupati di forum apeksi/apkasi akan menggugat untuk Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Semoga Tuhan bersama kita," tulis Ridwan dalam akun twitternya (26/9).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News