GRESIK (bangsaonline) - Anggota DPRD Gresik periode 2014-2019 yang ingin hutang uang ke Bank Jatim dengan jaminan SK (Surat Keputusan), harus bersabar. Sebab, pimpinan DPRD Gresik Sementara H Abdul Hamid belum berani memberikan rekom anggotanya untuk hutang uang ke bank atas nama anggota DPRD, kalau fraksi belum terbentuk. "Saya belum berani teken rekomendasi sebagai pesyaratan anggota hutang uang ke bank, sebab fraksi belum terbentuk, " kata Ketua DPRD Gresik Sementara, H Abdul Hamid, Rabu (27/8).
Menurut Hamid, anggota DPRD Gresik periode 2014-2019 bisa hutang uang ke bank bukan hanya menyerahkan jamiman SK ke bank sebagai jaminan. Namun, juga harus ada rekomendasi dari pimpinan DPRD dan ketua fraksi. Pimpinan DPRD sementara sudah terbentuk. Namun, ketua fraksi belum ada karena fraksi belum terbentuk. "Ya kalau hutang sabar dulu menunggu adanya ketua fraksi difinitif, " tuturnya.
Hamid mengaku, banyak anggota DPRD yang baru dilantik 23 Agustus 2014 ingin hutang ke Bank Jatim. Berbagai alasan mereka lontarkan sebagai ligitimasi untuk hutang. Mulai uang untuk melunasi hutang yang mereka gunakan untuk modal Pileg (pemilu legislatif) 9 April, juga ada yang untuk kebutuhan keluarga.
Dijelaskannya, anggota DPRD Gresik yang ingin hutang ke Bank Jatim diberikan batas maksimal hutang sebesar Rp 400 juta, dengan tenggat waktu pelunasan hingga 4 tahun masa jabatan. Untuk pelunasan hutang itu, pihak bank akan memotong penghasilan resmi (gaji) anggota DPRD setiap bulannya. Besarannya hingga Rp 5 juta. "Saya akan bantu dan fasilitasi teman-teman yang ingin hutang bank, " terang politisi senior Golkar asal Kecamatan Sidayu ini.
Sementara Jumanto, anggota DPRD Gresik asal PDIP mengatakan, banyak anggota DPRD yang memiliki hutang cukup besar untuk modal Pileg 9 April 2014. Anggota DPRD tidak punya cukup uang untuk melunasinya. Karena itu, salah satu caranya, adalah dengan meminjam uang ke bank untuk melunasi hutang tersebut. " Ya anggota DPRD itu seperti ini, dikiro enak wae ( ya anggota DPRD seperti ini, dikira enak aja), " kata politisi senior PDIP asal Lowayu, Dukun ini.
Menurut Jumanto, tanggungan keuangan anggota DPRD itu sangat besar. Mulai, untuk iuran partai, ngeramut konstituen dan operasional se hari-hari untuk menjalankan tugas. " Jadi, kalau gak pintar-pintar ngatur penghasilan, bisa nggak kebagian anak dan istri," pungkas Jumanto.