SURABAYA-(BangsaOnline)
Distribusi Buku Kurikulum 2013 (K-13) di Jawa Timur kacau. Dari 38 kabupaten dan kota yang ada, hanya 30 persennya yang telah menerima buku panduan ini. Padahal buku ini seharusnya digunakan pada 4 Agustus lalu.
Dalam rapat koordinasi distribusi buku kurikulum 2013, kepala dinas dari berbagai daerah langsung mempertanyakan masalah ini ke perwakilan Kemendikbud. Banyak daerah yang hanya menerima 20 persen, bahkan banyak daerah yang belum menerima buku panduan pendidikan ini.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Khusnul Khuluk minta kepastian kepada kementerian pendidikan soal deadline pengiriman buku ini. Sebab, daerahnya hingga kini belum menerima satupun, untuk tingkat SD hingga SMA.
“Jika kita terus-terusan mengandalkan fotocopy, bisa habis dana BOS hanya untuknalangi masalah ini,” ujarnya di Kantor Dispendik Jatim, jalan Genteng Kali Surabaya, Jumat (22/8). Pihaknya juga keberatan untuk menggunakan DVD yang berisi soft copy buku panduan kurikulum, karena ini dianggap menyulitkan anak didik yang masih terbiasa dengan sistem by paper.
Atas kasus ini, Dinas Pendidikan Bojonegoro juga sempat didatangi beberapa orang yang mengaku dari pihak penerbit. Mereka meminta uang untuk buku kurikulum dengan alasan penerbit yang ditunjuk pemerintah pusat telah diganti. “Untung saya tidak mau memberikan uangnya,” ungkap Khusnul.
Tidak hanya di Bojonegoro, empat kabupaten di Madura tidak ada satupun menerima buku kurikulum 2013. Hal yang sama dialami Kabupaten Jombang, Ngawi, Kota Madiun.
Pertemuan ini menjadi ajang curhat bagi para kepala Dinas Pendidikan. Meski mendapat banyak keluhan dari berbagai daerah, perwakilan Kemendikbud tidak bisa menjawab dan memberi kepastian deadline distribusinya. “Semua temuan ini akan kami tampung dan akan saya sampaikan ke wakil menteri,” kata Ari Santoso, Kepala Pusat Teknologi dan Komunikasi Kemendikbud yng kemarin hadir.
Jawaban ini tenyata tak mampu melegakan para kepala dinas. “Saya kecewa dengan pertemuan ini, karena tidak ada solusi kongkret dari kementerian pendidikan. Kalau modelnya seperti ini saya yakin semester dua hal ini akan terulang lagi,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Santoso.
Pada pertemuan ini, para kepala dinas sepakat agar masalah percetakan buku ini langsung dihandle dari pusat. Bukan diserahkan pada percetakan yang ada di daerah, karena rawan tidak tepat waktu.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Harun minta agar penerbit yang saat ini tidak bisa menyelesaikan tepat waktu segera di black list. Sehingga, di semester kedua penerbit ini tidak lagi dipakai. “Inikan sudah wan prestasi, jadi jangan sampai dipakai lagi,” jelasnya.