SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG) Jawa Timur berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi kembali kebijakan impor garam. Pasalnya, kebijakan impor yang diduga melebihi kebutuhan itu merugikan petani garam lokal.
"Dalam minggu ini kami akan melayangkan surat kepada bapak presiden Jokowi karena kami menilai ada kebijakan impor garam yang janggal," kata Ketua HMPG Jatim Mohammad Hasan, Rabu (21/2).
Selain berkirim surat ke Jokowi, para petani garam juga akan menggugat pemerintah karena diduga telah melanggar UU No 7 tahun 2016 tentang pemberdayaan dan perlindungan nelayan dan petambak garam. Kebijakan impor garam dinilai tidak berpihak dan merugikan petani garam, karena mengakibatkan harga garam jatuh.
"Karena demo sudah dilakukan, kita akan mengadakan class action menggugat pemerintah terkait kebijakan yang merugikan petambak garam. Harapan kita pemerintah menjalankan kebijakan sesuai undang-undang," tambahnya.
Menurut dia, dengan adanya garam impor yang masuk ke Jatim, harga garam anjlok dari Rp 2500 per kilogram, menjadi Rp 2 ribu. Di samping itu, dia juga khawatir keberadaan garam impor itu juga bocor ke pasar. "Sejak adanya impor garam harganya merosot dari Rp 2.500 jadi Rp 2.000," tambahnya.
Dia juga mendesak pemerintah transparan dalam menyajikan data kebutuhan garam dan kapasitas produksi agar kebijakan impor garam menjadi transparan dan tidak melebihi kuota. "Pemerintah harus menyajikan data akuntabel karena data itu menjadi jantung permintaan garam," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jawa Timur Heru Tjahjono mengatakan kualitas garam lokal di Madura hampir sama dengan impor. Ia mengklaim selama ini kebijakan pemerintah untuk menaikkan kualitas garam petani dinilai cukup berhasil.
"Jawa Timur menjadi salah satu lumbung garam nasional, dan dari situ kita memberikan bantuan teknologi. Setelah kita coba ternyata garam rakyat kualitasnya cukup bagus," kata Heru.
"Kita sudah melakukan uji lab ternyata kadar air garam rakyat dan kandungan lainnya sama dengan garam impor," imbuhnya.
Ke depan, Heru menargetkan produksi 700 ribu ton di Jawa Timur. "Karena itu kita juga meminta bantuan dari asosiasi dan petani," pungkas mantan Bupati Tulungagung itu. (mdr/rev)