Jakarta(bangsaonline)Adalah hak capres
terpilih, Joko Widodo, untuk menyusun kabinet dengan cara meminta masukan dari
masyarakat luas, termasuk lewat media sosial
Dalam wawancara di program "Isu Terkini" yang dipublikasikan
melalui kanal youtube (klik disini), pada Kamis malam (7/8), Presiden SBY
mengatakan, cara yang digunakan Jokowi tidak perlu dirisaukan.
Presiden pun mengklaim bahwa ia sendiri mendengarkan banyak pandangan dan
masukan dari masyarakat ketika menyusun kabinet di waktu-waktu lalu akan
memerintah. Namun, langkah-langkah itu tidak dilakukan secara terbuka dan tidak
diumumkan.
"Dari apa yang saya dapatkan itu memang banyak sekali usulan, rekomendasi,
permintaan dari masyarakat luas," katanya, seperti diberitakan situs
sekretariat kabinet.
SBY memberikan contoh saat ia akan menentukan calon wakil presiden (Cawapres)
yang akan mendampinginya pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009. Menurut SBY, saat
itu ada tiga nama. Ia meminta sebuah lembaga survei yang kredibel untuk
melakukan survei dari tiga nama yang itu.
"Nah, dari situ saya tahu mana yang paling disukai oleh rakyat kita, tentu
dengan kriteria yang saya tetapkan sendiri. Itu pengalaman saya," papar
SBY.
Karena itu, kalau Jokowi sekarang memilih cara yang sama dalam memilih calon
anggota kabinet pun harus dihormati. Hanya saja SBY mengingatkan agar nanti
Jokowi bersiap-siap mengahadapi kekecewaan masyarakat setelah susunan final
kabinet diumumkan.
"Masyarakat kita ini mudah tidak puas. Jago-jagonya, calon-calon yang
diunggulkan, direkomendasikan, misalnya tidak masuk. Jokowi pada saatnya harus
menjelaskan kepada publik mengapa harus memilih Si A, dan bukan memilih Si
B," jelas SBY.
Menurut dia, konsekuensi atau risiko dari apa yang terjadi sekarang ini karena
masyarakat diundang secara terbuka untuk memberikan masukan, bahkan untuk ikut
memilih.
Sementara Relawan Jokowi-JK yang sudah habis-habisan
memenangkan pasangan itu diimbau tidak terlalu mengkhawatirkan kehadiran Kepala
Kantor Transisi Jokowi-JK, Rini Soemarno.
Sebelumnya, ada beberapa kekhawatiran dari relawan, terutama mereka yang
idealis. Rekam jejak Rini dianggap tidak bersih. Misalnya, dugaan keterlibatan
dalam kasus BLBI atau skandal pengadaan Sukhoi dari Rusia sewaktu menjabat
Menperindag era Megawati Soekarnputri. Kehadiran Rini juga makin membuktikan
Jokowi rawan intervensi Megawati.
"Kawan-kawan relawan yang sudah bekerja jangan khawatir berlebihan. Rini
itu hanya sampai jadi 'Ketua Rumah Transisi' karena dia punya pengalaman di
Kabinet. Dari lima personal (Tim Transisi) itu hanya Rini yang paham Koordinasi
Kerja Menteri Kabinet," kata politisi PDIP di MPR RI, Bambang
"Beathor" Suryadi, dalam pesan singkat ke redaksi (Jumat, 8/8).
Sedangkan, Hasto Kristiyanto (PDIP) dan Akbar Faizal (Nasdem) memahami politik
anggaran karena pernah menjadi Anggota DPR. Sedangkan dua personel lagi, Anies
Baswedan dan Andi Widjajanto berpengalaman jadi "pengamat" dan
akademisi. Anies dan Andi dianggapnya bersih dari permainan politik dan karena
itu jernih pula melihat permasalahan.
"Itu saja potensi mereka membangun program yang harus dikerjakan
Jokowi-JK, dan mereka hanya sebatas itu, tidak ikut dalam gegap gempitanya
menteri Kabinet," jelas pria yang cukup dikenal di kalangan aktivis anti
Orde Baru ini.
"Jadi, walau kita memandang Rini punya dosa dan masalah, dia tetap ingin
punya arti untuk membantu Kabinet Jokowi- JK, untuk tidak bermasalah dalam
kerja-kerja mencapai rakyat sejahtera," tambah Beathor.