Ketua DPRD Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Rencana pemerintah pusat memanfaatkan dana haji yang tersimpan di bank untuk pembangunan infrastruktur disambut positif oleh Ketua DPRD Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar. Menurut politisi yang akrab disapa Pak Halim itu, pihaknya tidak mempermasalahkan jika dana haji dipakai untuk pembangunan karena yang memakai pemerintah, sehingga jelas ada pertanggungjawabannya.
"Jika yang mengelola pemerintah tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Jika terjadi masalah, pasti pemerintah bertanggung jawab. Bahkan di Bahtsul Masail menyatakan tidak masalah jika digunakan sesuatu yang aman, seperti halnya infrastruktur.
“Barang infrastruktur itu sangat jelas, dan barang aman. Beda halnya digunakan untuk valas,” tegas Pak Halim, Selasa (1/8).
Ketua DPW PKB Jatim ini menegaskan, sangat jelas jika dana untuk infrastruktur, apalagi yang memakai pemerintah. Karena pemerintah mendapat mandat dari rakyat, secara otomatis punya kewenangan yang tentunya harus dipertanggungjawabkan.
“Saya kira pemerintah punya kewenangan untuk memanfaatkan dana haji itu untuk pembangunan, yang penting jelas penggunaan dan pertanggungjawabannya,” tandas Halim.
Sementara itu, Annisah Syakur Dirut PT AL Ma’ruf, pengelola Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Bangil, Pasuruan, mengatakan hal senada. Kata dia, selama apa yang dilakukan pemerintah tidak bertentangan dengan undang-undang dan syariat islam, pihaknya tak mempermasalahkan.
Tetapi jika ada yang lebih bermanfaat dari haji, lebih baik digunakan untuk haji. Pihaknya memasrahkan kepada Menteri Agama karena sudah dianggap tidak ada masalah dan sesuai aturan.
“Menteri agama sendiri memastikan tidak ada masalah, dan bertanggung jawab jika dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Karena itu tak perlu lagi jadi polemik,” imbuh anggota DPRD Jatim tersebut. (mdr)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
