SURABAYA (bangsaonline) - Puluhan warga terdampak akibat penutupan lokalisasi Dolly diterima bekerja di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surabaya sebagai tenaga keamanan dan juga driver.
Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Dedy Sosialisto mengatakan, data di dinsos ada 38 orang warga terdampakyang kini dipekerjakan sebagai tenaga kontrak di lingkup Pemkot Surabaya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 orang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Bakesbangpol Linmas) dan 14 orang lainnya di Dinsos. Beberapa dari mereka mulai masuk kerja pada awal Mei atau bahkan sebelum deklarasi penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak.
“Sebenarnya ada 50 orang yang masuk data kami, tetapi baru jumlah itu yang masuk. Ada yang dari Dolly, Jarak, juga dari Krembangan dan Benowo. Sementara yang lainnya mungkin masih wait and see. Mungkin masih merasa tidak enak sama temannya karena kan masih ada yang pro-kontra menyikapi pengalihfungsian lokalisasi ini,” terangnya.
Dedy mendapatkan informasi ada sekitar 600 masyarakat terdampak. Namun, pihaknya cukup kesulitan melakukan assessment. Padahal, jauh hari sebelumnya, Dinsos sudah mendapatkan tembusan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya untuk menyampaikan surat ke lurah dan camat barangkali ada warga di sekitar lokalisasi yang ingin mendapatkan pelatihan. Namun, dari Dinsos tidak bisa langsung tembus ke masyarakat.
Salah satu warga terdampak yang kini bekerja di Pemkot Surabaya, Totok Basuki Rahmat, mengaku senang bisa beralih profesi. Menurut warga Krembangan yang lahir di daerah lokalisasi Dupak Bangunsari, pasca-penutupan lokalisasi Dupak Bangunsari, dirinya diterima bekerja sebagai tenaga outsourching di Dinsos Sosial Kota Surabaya dan ditempatkan di UPTD Keputih.
“Saya berterima kasih kepada Pemkot Surabaya karena dengan adanya penutupan lokalisasi, sangat banyak manfaat yang bisa dipetik. Di wilayah saya, di Dupak Bangunsari, adanya penutupan membuat kawasan Dupak berubah jadi lebih baik. Ekonomi warga juga semakin meningkat tanpa ada kegiatan lokalisasi,” tegas Totok.
Warga terdampak lainnya, M.Gufron mengatakan, dengan bekerja di Pemkot Surabaya, dirinya merasa mendapatkan pemasukan lebih dari yang dia dapatkan sewaktu bekerja di lingkungan lokalisasi. Dia menyebut, selama sebulan, dirinya rata-rata mendapatkan pemasukan Rp 750 ribu per bulan. Sementara bekerja di Linmas Kota Surabaya, dirinya mendapatkan gaji sesuai Upah Minimun Regional (UMR) yakni sebesar Rp 2,2 juta. “Bedanya jauh. Kalau dulu (di lokalisasi), dapat honor tidak menentu. Kalau malam Minggu kita bisa dapat banyak, tapi kalau hari biasa ya sepi. Kalau di Pemkot cukup untuk menghidupi anak dan istri,” ujar warga Kelurahan Putat Jaya ini.
Sementara Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhamad Fikser menambahkan, yang menjadi prioritas bagi Pemkot adalah merekrut warga terdampak yang menjadi tulang punggung keluarga. Perekrutan itu sudah dilakukan sebelum pengalihfungsian lokalisasi.