SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Krisis ekonomi yang terjadi secara global juga berdampak di daerah. Terbukti, di Jawa Timur sulit mencari terobosan pendapatan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasalnya, sumber pendapatan yang ada baik dari pajak maupun retribusi yang ada baik dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah maksimal dan sulit ditingkatkan. Satu-satunya yang bisa digali untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) hanya dari pajak Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Renvill Antonio menegaskan untuk mendongkrak pendapatan pada APBD Jatim 2018 nanti, satu-satunya yang dapat diandalkan hanya dari PBBKB dan retribusi parkir kapal yang sandar di Pelabuhan dengan jarak antara 0-12 mil. Selebihnya dari PKB dan BBNKB sudah tidak bisa digalih lagi akibat menurunnya daya beli masyarakat.
"Sesuai data yang ada, kami kesulitan untuk menambah PAD dari PBB dan BBNKB termasuk pendapatan dari sejumlah BUMD yang ada. Satu-satunya pendapatan yang belum digali secara maksimal yaitu PBBKB yang pengambilan pajaknya dilakukan langsung oleh Pertamina. Sementara itu kami tidak memiliki data secara detail," tegas Renvill, Rabu (29/3).
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, untuk mengetahui data secara detail, pihaknya berupaya melakukan komunikasi dengan SKK Migas. Hal ini sebagai antisipasi untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan pihak Pertamina terhadap sejumlah wajib pajak (WP) yang ada. Sedang asosiasi, baik penjualan mobil dan motor, yaitu Gaikindo dan AISI mengaku jika penjualan mobil maupun motor berjalan stagnan akibat menurunnya daya beli masyarakat.
Terkait dengan UU 23/2014 tentang Pemda, ada klausul yang menyatakan jika Pemprov berhak mengelola pelabuhan yang ada, di mana dulunya hanya dikelola Pemerintah pusat dan BUMN. Karenanya saat ini Pemprov Jatim berupaya mengambil pendapatan dari situ terutama terhadap kapal yang parkir dan bongkar muat di pelabuhan dengan jarak 0-12 mil.
"Untuk saat ini kami berupaya pada dua poin tersebut. Yang pasti dua-duanya masih berpeluang untuk mendapatkan PAD sebesar-besarnya hingga triliunan rupiah dalam mendongkrak PAD Jatim 2018 ini," papar Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim tersebut.
Terpisah, Anggota Komisi C DPRD Jatim, Sri Untari mengungkapkan, saat ini Komisi C masih kosentrasi dalam meningkatkan PAD khususnya dalam APBD 2018. Pasalnya, masih banyak tanggungan yang membebani APBD terkait dengan dana Pilgub Jatim yang masih kurang sekitar Rp 500 miliar. Selain itu, untuk Bank Umum Syariah (BUS) dibutuhkan dana sekitar Rp 500 miliar berikut untuk pembangunan pipa untuk mata air umbulan oleh PDAB.
"Kami akan terus berupaya meningkatkan PAD agar pembangunan di Jatim tetap berjalan dengan baik," pungkas Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu. (mdr/rev)