MOJOKERTO (bangsaonline) - Keraguan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) menyerap bantuan pendidikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 10 miliar yang digelontor pemerintah pusat, tak ayal membuat Walikota Mojokerto, H Mas'ud Yunus gerah.
Orang nomer satu di pemerintahan itu meminta Satker yang mengurusi persoalan pendidikan itu tidak main-main dan memprioritaskan penyerapan bantuan pendidikan ini.
"DAK itu urgen untuk menuntaskan banyak persoalan pendidikan, seperti perbaikan gedung sekolah yang rusak atau pun pembelian buku. Ya kita minta dana itu diserap agar permasalahan yang ada selesai,'' serunya, Minggu (6/7).
Menurut walikota, sejumlah sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA membutuhkan dana untuk memperbaiki sarana-prasarana. Jika tidak bisa terserap tahun ini, maka dampaknya akan sangat besar. "Saya tahu penyerapan anggaran DAK untuk rehab berbenturan dengan waktu karena terlambatnya turunnya juknis DAK. Tapi kita harapkan agar Dinas P dan K bisa mengatasi persoalan pendidikan meski dikejar waktu,'' cetusnya.
Realisasi proyek bantuan Dirjen Pendidikan Menengah yang dikucurkan sejak akhir tahun lalu, terancam tak bisa terserap tahun ini. DAK yang diharapkan bisa mendongkrak kualitas pendidikan di kota ini menemui kendalakarena salah masuk pos anggaran. Dana yang mestinya diprioritaskan untuk pengadaan buku dimasukkan pos rehab. Tak ayal yang diperuntukkan bagi 10% buku dan 90% rehab tak bisa ditarik.
"Juknisnya diutamakan untuk pengadaan buku, baru sisanya dialokasikan ke sasaran rehab ruang kelas beserta perabot dan pembangunan ruang kelas baru (RKB). Dan nanti diserap untuk pembelian buku semester 2 sekitar Juli," paparnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas P dan K, Achmad Aris.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) menuding pemerintah pusat biang keterlambatan penyampaian petunjuk teknis (juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK). "Dananya memang masuk November 2013, tapi juknisnya baru turun Maret lalu,'' katanya.
Karena salah persepsi, Dinas P dan K tak bisa mencairkan dana.Celakanya, pihak Dinas P dan K juga tidak bisa memberi kepastian mengenai penyerapan dana rehab karena kuatir pelaksanaannya molor dari jadwal. "Anggaran rehab juga belum bisa kita serap tahun ini karena belum ada perencanaan pembagian prosentase buku dan proyek fisik. Berapa persen untuk rehab dan berapa persen untuk buku," keluhnya.
Kegamangan Dinas P dan K merealisasi sejumlah proyek pendidikan dipastikan akan berimbas terhadap program Walikota Mas'ud Yunus.
Puluhan gedung sekolah mulai dari SD hingga SMA mengalami kerusakan beragam mulai dari tingkat ringan sampai berat. Gedung SDN Meri terasnya sampai harus disanggah dengan bambu agar tidak ambruk. Kerusakan infrastruktur parah juga dialami SDN Surodinawan yang mengalami patah pada bagian atap. Jika proyek macam ini terabaikan maka tidak hanya mengganggu kuantitas pendidikan tapi juga keselamatan siswa itu sendiri.