SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Melambatnya perekonomian yang dialami Provinsi Jawa Timur menjadi perhatian H. Rofik, Anggota DPRD Jawa Timur asal daerah pemilihan Jatim IV yang meliputi Kabupaten Jember dan Lumajang. Menurut Rofik, harus ada langkah untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Jatim yang mengalami perlambatan. Sebab kenyataan jauh dari target RPJMD 6,88 persen, hanya tercapai 5,44 persen. Hal tidak sebanding dengan kekuatan APBD 2017 Jatim yang naik menjadi sebesar Rp 28 Triliun.
Anggota Komisi B yang membidang perekonomian itu menilai pemerintah harus mendorong sektor riil yang tahan terhadap terpaan resesi ekonomi seperti inflasi atau krisis moneter, di antaranya usaha menengah kecil dan mikro (UMKM). Para pelaku UMKM ini adalah pelaku usaha yang mandiri tidak bergantung pada pinjaman Bank. Mereka bisa tetap eksis meski krisis keuangan global menerpa Indonesia. Karena itulah, keberadaan UMKM lokal ini harus didorong agar lebih maju dan berkembang.
“Pelaku UMKM lokal harus diproteksi dari ritel modern yang makin menggurita ke daerah. Pemerintah bisa memproteksi lewat peraturan daerah atau perda untuk mengatur keberadaan ritel modern agar tidak masuk ke perkampungan sehingga mematikan UMKM lokal,” tutur Rofik, Senin (20/3).
Politisi PPP yang dijagokan maju sebagai Calon Bupati Lumajang ini menilai pemerintah harus memberikan prioritas kepada UMKM lokal agar bisa berkembang di wilayah pedesaan dan permukiman. Karena itu, selain membatasi ritel modern seperti Alfamart dan Indomart, pemerintah juga harus lebih selektif mengeluarkan izin bagi pembangunan ritel modern.
Selain itu, kepada ritel modern yang telah mendapat izin dan beroperasi, pemerintah perlu menerapkan pola kemitraan antara ritel modern dengan umkm lokal di sekitar. Contohnya, dengan menyediakan tempat kepada UMKM lokal untuk memajang dan memasarkan produk mereka di ritel modern. Tentunya, nanti ada pembagian komisi dari produk yang terjual.
“Dengan pola kemitraan itu akan terbangun suasana ekonomi yang kondusif dan saling mengisi antara yang besar dengan yang kecil. Jadi tak selamanya ritel modern menjadi ancaman UMKM lokal. Justru kalau ditata, bisa saling mendukung. Karena ritel modern juga harus dilindungi sebagai pembayar pajak,” ujar Rofik.
Rofik juga menyoroti masih tingginya angka pengangguran di Lumajang. Hal itu sebagai dampak dari melambatnya perekonomian. Untuk pengangguran terbuka saja tercatat 4,21 persen. Karena itu, pihaknya memgimbau pemerintah provinsi maupun pemkab turun tangan dalam rangka mengurangi angka pengangguran.
Rofik menjelaskan, mengurangi angka pengangguran harus dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Karena itu, pemerintah harus mampu mengundang investor, baik penanam modal asing (PMA) maupun penanam modal dalam negeri (PMDN) agar menanamkan investasinya di daerah, seperti Jember dan Lumajang.
“Kami mendesak program-program pengentasan kemiskinan harus dijalankan, di antaranya, bantuan siswa miskin seluruh jenjang atau tingkatan, bantuan untuk kesehatan bagi rumah tangga miskin dan pemugaran rumah tidak layak huni atau RTLH,” pungkas mantan Ketua PCNU Kabupaten Lumajang ini. (mdr/rev)