SURABAYA (bangsaonline) - Komisi E DPRD Jawa Timur yang juga membidangi masalah kesehatan mendesak Dinas Kesehatan segera menyelesaikan program akreditasi rumah sakit yang ada di Jawa Timur, terutama rumah sakit milik pemprov dan pemda.
Pasalnya, akreditasi menjadi salah satu tolak ukur dari kualitas pelayanan sebuah rumah sakit. Hal itu disampaikan anggota Komisi E DPRD Jatim, Ahmad Jabir.
Ahmad Jabir mengungkapkan untuk masalah penyerapan anggaran tahun 2014, mayoritas serapan anggarannya tinggi. Mencapai 90 hingga 95 persen. "Dalam hearing yang dilakukan oleh Komisi E DPRD Jatim dengan SKPD yang merupakan mitra kerja, mayoritas serapan anggarannya tinggi dan tidak ada masalah," ungkap politisi PKS itu, kemarin.
Jabir melanjutkan, hanya saja serapan anggaran yang tinggi, apakah juga diimbangi dengan pencapaian kinerja yang maksimal, itulah yang menjadi perhatian dari komisi E DPRD Jatim. "Mayoritas rumah sakit di Jatim saat ini sedang dalam proses akreditasi. Karena itu Serapan anggaran yang tinggi apakah juga diimbangi oleh produktivitas program kerja yang dijalankan termasuk akreditasinya apakah meningkat," papar mantan anggota DPRD kota Surabaya itu.
Jabir menyontohkan, rumah sakit Dr Soetomo misalnya menurutnya sedang dalam proses akreditasi dari utama menuju akreditasi paripurna. Demikian juga di rumah sakit Sudjonoo Madiun dan Rumah sakit paru di batu. "Semuanya sedang dalam proses akreditasi. Untuk diketahui program akreditasi ini dilakukan 3 – 5 tahun sekali. Akreditasinya tidak selalu naik. Bisa saja turun kalau pelayanan rumah sakitnya tidak baik," terangnya.
Mengingat pentingnya akreditas tersebut sebagai indikator berkualitas tidaknya maka komisi E DPRD Jatim mendesak supaya akreditas tersebut segera diselesaikan. "Kami berharap supaya program akreditas rumah sakit tersebut segera dituntaskan. Karena itu, seluruh elemen terkait seperti pemprove Jatim, Dinas Kesehatan dan Rumah sakit bekerja sama secara maksimal," paparnya.