SURABAYA (BangsaOnline) - Aksi penolakan terhadap rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak terus digelorakan Masyarakat sekitar Lokalisasi. Kali ini, perempuan PSK gabungan dari kedua lokalisasi tersebut melakukan aksi blokir jalan di gang Dolly.
Aksi yang dilakukan oleh para perempuan PSK tersebut sebagian besar tergabung dalam Forum Pekerja Lokalisasi (FPL), Komunitas Pemuda Independen (KOPI), dan Gerakan Rakyat Bersatu (GRB). Sejak pukul 9 pagi tadi (5/6), seluruh perempuan PSK berduyun—duyun bergabung di tempat aksi digelar.
Sekitar 800 orang pekerja seks komersial dari berbagai wisma lokalisasi tersebut memblokir kawasan gang dolly dengan duduk beralaskan koran di tengah jalan. Ratusan perempuan yang terdiri dari berbagai usia ini selanjutnya menuangkan amarah dan curahan hati mereka melalui sebuah surat, yang intinya menolak segala bentuk penutupan dari rencana Pemerintah Kota Surabaya.
’’Tuangkan segala aspirasi, amarah, dan rasa kejengkelan kalian kawan—kawan. Luapkan itu dalam secarik kertas. Bahwa sampai saat ini Risma (Walikota, Red) masih belum menunjukkan sikap yang bijaksana soal penutupan,’’ teriak Ayu Susi salah seorang perempuan PSK yang berorasi.
Selain menulis curahan hati, para perempuan PSK juga mencurahkan lewat coretan gambar sebagai bentuk kekesalan mereka. Wajar saja, hingga sampai saat ini janji Walikota Surabaya Tri Rismaharini memberikan kompensasi sebagai dampak pasca diwujudkannya rencana penutupan pada Tanggal 18 Juni nanti belum terealisasi.
Padahal, disis lain Pemkot Surabaya mempercepat gerak langkah penutupan. Alhasil, seluruh bentuk penolakan justru kian gencar dilakukan.’’Biar Risma tahu. Jangan arogan jadi pemimpin. Walikota tidak pernah turun ke lokalisasi. Dan sekarang justru mau menutup. Oleh karena itu kami tetap menolak!,’’ kata Apeng salah satu Koordinator GRB.
Ditambahkan koordinator berdarah Sunda ini, nantinya dari hasil seluruh coretan dan tulisan surat dari ratusan perempuan PSK itu akan dikirimkan ke Pemerintah Pusat. Bila perlu, surat tulisan tangan peserta aksi akan disampaikan langsung ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), dan Presiden SBY.’’Pemerintah jangan menutup mata tentang kondisi sebenarnya yang terjadi dilokalisasi,’’ tandas Apeng.