SURABAYA (bangsaonline) - Di awal masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres), Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Jwa Timur menghadapi ancaman kendala serius. Pasalnya seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-kota Surabaya yang tergabung dalam Forum PPK se-Surabaya mengancam akan memboikot tahapan pilpres yang saat ini tengah berjalan.
Ancaman itu dilontarkan 31 Ketua PPK yang kemarin melurug kantor KPU provinsi Jawa Timur di Jl Tenggilis. Mereka menuntut KPU Jatim untuk menunda pelantikan Komisioner KPU Kota Surabaya pada 11 Juni nanti dan memperpanjang masa jabatan Komisioner KPU Surabaya periode saat ini sampai selesai Pilpres.
"Seluruh PPK se-Surabaya akan memboikot seluruh tahapan pilpres kalau KPU Jatim nekat melantik Komisioner KPU Surabaya terpilih pada 11 Juni. Kami minta masa jabatan Komisioner KPU Surabaya diperpanjang hingga selesai Pilpres,” tegas Suparman, Ketua PPK Dukuh Pakis, Rabu (4/6/2014).
Suparman beralasan, dalam tahapan Pilpres 2014 yang sedang berlangsung membutuhkan penyelenggara pemilu yang kompeten dan menguasai berbagai permasalahan tentang kepemiluan. Dirinya menilai potensi permasalahan akan muncul apabila terjadi pergantian komisioner di tengah-tengah tahapan Pilpres.
“Sangat riskan kalau komisioner KPU diganti di tengah tahapan Pilpres yang sedang berjalan. Apalagi Komisioner yang baru belum kompeten menghadapi masalah kepemiluan. Kami tidak ingin menanggung kesalahan akibat dipimpin Komisioner yang tidak tahu tentang seluk-beluk pemilu. Lebih baik kami mundur saja,” ancam Suparman.
Selain menuntut perpanjangan masa jabatan Komisioner KPU Surabaya periode 2009-2014. Para Ketua PPK juga menyoroti proses seleksi calon komisioner KPU Kota Surabaya yang dinilai tidak tansparan dan sarat muatan politis, juga kepentingan kelompok dan golongan tertentu.
Sayangnya, kedatangan para Ketua PPK se-Surabaya itu tidak ditemui oleh satupun Komisioner KPU Jatim termasuk Ketua KPU Jatim Eko Sasmito. Sebab, seluruh komisioner KPU Jatim sedang berada di luar kota. Para Ketua PPK itu hanya ditemui Sekretaris KPU Jatim Jonathan Judianto.
Menyikapi tuntutan Forum PPK se-Surabaya itu, Jonathan bergeming. Sebab pihaknya tetap akan melantik Komisioner KPU Surabaya periode 2014-2019 pada 9 Juni mendatang. Jonathan beralasan hal itu adalah amanat UU dan Peraturan KPU yang harus dijalani. Apalagi Komisioner KPU Surabaya saat ini akan demisioner pada 12 Juni, sehingga untuk menghindari kekosongan maka Komisioner terpilih harus dilantik.
“Kami tidak bisa memenuhi tuntutan mereka (Forum PPK Surabaya-red). Kami akan tetap melantik Komisioner KPU Surabaya terpilih tanggal 11 Juni,”ucap Jonathan.
Terkait ancaman boikot Pilpres yang dilontarkan para Ketua PPK, Jonathan berharap hal itu tidak dilakukan, sebab bisa mengganggu tahapan Pilpres. Apalagi tak mudah mencari perangkat pemilu dalam waktu singkat. Karena itu, pihaknya akan bermusyawarah dengan para Ketua PPK. “Bagaimanapun juga Pilpres ini kepentingan nasional. Karena itu, kami akan berembug dengan para Ketua PPK itu.
Kami yakin mereka tidak akan melakukan aksi boikot karena ini juga menyangkut nama baik Surabaya dan Jawa Timur di mata nasional,” tandas Jonathan.