SURABAYA (bangsaonline) - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tentang kinerja Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Timur tertunda tiga kali. Seharusnya Rabu (28/5/2014) lalu, LHP BPK sudah diserahkan, namun karena Gubernur Jatim, Soekarwo tidak bisa menghadiri paripurna, akhirnya sidang parpurna yang salah satu agendanya adalah penyerahan laporan BPK kembali tertunda.
"Memang sudah tiga kali jadwal paripurna tertunda. Tapi saya tidak tahu persis kenapa tertunda. Kabarnya karena Pemprov tidak meraih WTP," terang sumber di DPRD Jatim, Minggu (1/6/2014).
Namun diperoleh kabar, tertundanya penyerahan laporan kinerja lembaga eksekutif alias Pemprov Jatim ini disebabkan beberapa hal. Diantaranya, tidak sinkronnya jadwal antara Pemprov Jatim dan DPRD Jatim terkaitpelaksanaan penyerahan yang disampaikan pada paripurna.
"Beberapa kali jadwal diajukan, namun semuanya dibatalkan. Karena pemprov dalam hal ini, gubernur maupun DPRD Jatim tidak bisa bersamaan. Akhirnya jadwalnya kembali tertunda," jelas sumber yang merupakan di Dewan Jatim.
Terpisah, Ketua Badan legislatif (Banleg) DPRD Jatim, RB Zainal Arifin
membenarkan adanya penundaan jadwal terkait pelaksanaan paripurna penyerahan LHP
BPK. Menurut Zainal, penundaan dilakukan karena beberapa hal, di antaranya
adanya keraguan pelaksanaan paripurna akan berjalan tidak quorum.
"Tertundanya pelaksanaan paripurna, karena ada keragu-raguan jika pelaksanaannya ditunda karena tidak semua anggota dewan hadir. Sesuai mekanisme harus memenuhi quorum atau miniman 50 + 1 anggota dewan yang hadir," terang Zainal.
Menurutnya, sesuai kebiasaan penyerahan LHP BPK memang biasanya dilakukan akhir Bulan Mei. "Untuk penyerahan LHP BPK biasanya diserahkan akhir Bulan Mei," papar politisi Partai Golkar tersebut.