SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Bantuan kendaraan roda empat jenis bak terbuka dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Sampang masih tidak jelas.
Padahal bantuan pikup dari Kementerian PDT tersebut cukup banyak, yaitu 30 unit. Rinciannya, 19 unit tahun anggaran 2009 dan 11 unit pada 2010. Mobil-mobil ini disewakan sebesar Rp 600 ribu per bulannya. Tapi baik mobil maupun uang sewanya tak jelas.
Anggota Komisi II DPRD Sampang, Shohebus Sulton mengingatkan Dishubkominfo untuk menindaklanjuti pengelolaan bantuan pikup yang amburadul itu.
Sebab, dari hasil informasi yang ia dapatkan, selain capaian retribusi yang meleset dari target, bantuan pikup banyak yang tidak jelas keberadaanya.
"Kami sudah berulang kali meminta Dishubkominfo untuk mendata ulang penerima bantuan pikup, namun kenyataanya sampai saat ini belum ada kejelasan," terangnya, Sabtu (23/7/2016) seperti dilansir beritajatim.com.
Menurut Shoheb, dengan adanya pendataan penerima pikup, diharapkan Dishubkominfo bisa memilah bagi penerima yang membayar atau yang tidak membayar retribusi.
"Selama ini kami menilai Dishubkominfo tidak serius dalam mengelola bantuan pikup. Padahal sumber dari PAD dari retribusi sewa pikup ini jelas," tegasnya.
Sementara Kepala Dishubkominfo Sampang, Ali Wafa, saat dikonfirmasi mengaku akan terus menagih tunggakan sewa pikup. Ia mengaku akan melakukan penagihan dengan cara sistem jemput bola. Cara itu – menurut dia, seperti dikutip beritajatim.com - dinilai lebih jitu dan bisa mengurangi tunggakan retribusi sewa pikup.
"Bagi penerima yang menunggak pembayaran sudah dilakukan penagihan. Tapi terkait upaya tarik paksa kendaraanya, saat ini masih tengah membahas tentang regulasinya," katanya. (tim)