BOJONEGORO (bangsaonline) - Karena kondisi keuangan Republik Indonesia sudah mengalami defisit terlalu banyak, tahun 2014 ini tidak bisa dilakukan penambahan jatah pupuk dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBN-P) 2014.
Informasi itu diperoleh Komisi B DPRD Bojonegoro setelah melakukan kunjungan kerja (Kunker) untuk menemui Panitia Kerja (Panja) pupuk dan Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu. "Meskipun tidak bisa menambah kuota, tapi masih ada harapan terang terkait solusi kelangkaan pupuk ini," kata Sekretaris Komisi B Lasuri, Kamis (29/5/2014).
Ada tiga solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat. Pertama adalah subsidi pupuk dikurangi. Atau dengan kata lain harga pupuk akan naik. "Tapi kemarin kami menolak solusi ini. Karena dampaknya sangat berat buat petani," ujar politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Solusi kedua yakni ditawarkan agar harga tetap dan tidak ada penambahan kuota. Namun, KP3 harus benar-benar difungsikan untuk mengawasi proses distribusi pupuk. Sehingga, pupuk benar-benar sampai ke petani. Solusi terakhir adalah mengambil atau kurang salur anggaran APBN tahun 2015 untuk mencukupi kebutuhan tahun 2014. Hal ini seperti yang dilakukan tahun 2013 lalu untuk memenuhi kebutuhan pupuk. "Dan kami amat setuju dengan solusi yang terakhir," ujarnya.
Dia menambahkan, DPRD optimis jika dari kebutuhan pupuk akan sesuai dengan RDKK. Ia mencontohkan, dari RDKK Urea 73.000 ton tahun ini untuk Kabupaten Bojonegoro, dijanjikan pemenuhan mencapai 60.000 ton.