BONDOWOSO (BangsaOnline) - Puluhan aktifis dan LSM yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bondowoso Bersatu (GMBB) mendatangi dan menyegel ruang kerja Ketua DPRD setempat, Rabu (21/5).
Aksi itu dilakukan lantaran mereka menilai saat ini jabatan Ketua Dewan di lembaga tesebut dalam kondisi status quo. Mereka menilai ruang tersebut tak seharusnya ditempati pihak lain, selain ketua definitif.
“Karena saat ini posisi ketua masih kosong, maka ruang itu juga harus dikosongkan hingga ada ketua yang definitif, jadi tidak boleh ada orang lain yang menempati ruang ini,” ujar Ilham Kordinator Aksi.
Mmenurut Ilham, pimpinan DPRD seharusnya segera mengambil langkah agar tidak terjadi kekosongan pada posisi ketua. Apalagi, katanya, Gubernur Jatim Sukarwo sebenarnya juga telah mengeluarkan SK penetapan Ketua DPRD yang baru.
“Padahal Ketua DPRD ini adalah alat kelengkapan dewan, kenapa sampai saat ini pihak Pimpinan DPRD tidak ada tindakan yang tegas,” imbuhnya.
Pantauan di lapangan menyebutkan, puluhan massa sebelum menyegel ruang Ketua DPRD yang ada di lantai 2 gedung DPRD, terlebih dahulu diterima oleh wakil Ketua DPRD, H. Imam Thahir.
Namun, karena dialog tersebut tidak menemukan titik temu, akhirnya para aktivis yang terdiri dari aliansi sejumlah LSM kemudian menuju lantai 2. Mereka lalu menyegel pintu ruang kerja Ketua DPRD yang saat ini ditempati Samsul Hadi sebagai Plt Ketua DPRD dengan menggunakan sejumlah kertas karton bertuliskan 'Ruang Ketua DPRD Bondowoso Disegel Oleh Rakyat Karena Tak Berfungsi’.
Wakil Ketua DPRD Bondowoso H. Imam Thahir saat ditemui usai aksi menjelaskan, pihaknya sudah mengambil langkah terkait persoalan kekosongan posisi Ketua DPRD pasca diberhentikannya Ahmad Dhafir dari jabatan ketua. Begitu terbit SK Gubernur tentang PAW, katanya, pimpinan DPRD kemudian membawa ke Badan Musyawarah (Banmus) untuk dibahas. Berdasarkan hasil Banmus, pimpinan lantas bersurat ke PN untuk pengambilan sumpah ketua yang baru.
“Hanya saja, pihak PN hingga saat ini tidak mau mengambil sumpah Ketua DPRD karena dinilai masih ada persoalan hukum yang belum selesai,” ujar politisi PPP ini.