SURABAYA (bangsaonline) – Dugaan penggelembungan atau mark-up pada pembebasan lahan proyek jalan MERR di Kecamatan Gunung Anyar kian menguat. Itu setelah penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya mengorek keterangan para pemilik lahan secara maraton.
Rabu (21/5/2014) 13 pemilik lahan dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan. Mereka yang diperiksa adalah pemilik bangunan dan lahan yang terkena proyek MERR. Mereka juga membawa dokumen ganti rugi pelepasan lahan. Sumber di lingkungan Kejari Surabaya menyebutkan, mayoritas saksi mengakui telah menerima uang pengganti melebihi harga semestinya.
Para saksi tidak bisa mengelak karena penyidik adhyaksa sudah mengantongi bukti kuat. Di antaranya bukti pencairan uang ganti rugi dan hasil hitungan luas bangunan. Penyidik mencium ketidakberesan karena semestinya sama. Kenyataannya, dua data tidak klop.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Surabaya Nur Cahyo Jungkung Madyo mengakui pihaknya memeriksa para pemilik lahan. Tapi dia enggan membeberkan hasil pemeriksaan, berikut keterangan terkait kelebihan uang ganti rugi yang diterima para pemilik lahan. Semua keterangan kami himpun,” ujarnya.
Cahyo menegaskan memang ada bukti kuat terjadi penggelembungan dana ganti rugi dalam kasus ini. Namun ia enggan mengungkapkan kemana saja aliran dana yang digelembungkan itu mengalir. ”Belum bisa kami publikasikan karena masih penyidikan,” tandas Kasipidsus asal Jepara, Jawa Tengah, itu.
Kasus ini naik ke level penyidikan sejak beberapa pekan lalu. Kejaksaan sudah menetapkan dua PNS Dinas PU Bina Marga Surabaya sebagai tersangka. Mereka adalah ED, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan OF, Satgas pembebasan lahan. Informasi di kejaksaan, pengusutan terus didalami untuk mengungkap keterlibatan pihak lain pada penyimpangan pembebasan lahan tersebut.