KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Batu Eddy Rumpoko akhirnya menjawab kenapa dirinya tidak juga menyetujui disahkannya Raperda UKM dan Raperda Gender. ER merasa belum ada sosialisasi dan penjelasan mendalam terkait dua Raperda inisiatif DPRD Kota Batu tersebut.
"Pelaksana dua aturan daerah itu adalah kami, kalau belum ada sosialisasi dan penjelasan bagaimana kami bisa menjalankannya nanti bila sudah menjadi Perda," kata Eddy Rumpoko, Rabu (13/4).
Dijelaskan Eddy Rumpoko, untuk Raperda UKM pihaknya menilai cukup sensitif dan rawan bagi kelangsungan usaha di Kota Batu. Dengan demikian harus dilakukan penyesuaian dengan kondisi dan kenyataan terhadap iklim usaha di wilayah Kota Batu dalam Raperda UKM tersebut.
Apabila terjadi kesalahan dalam aturan terkait UKM maka akan berpengaruh pada sektor usaha lainnya. Dan rangkaian dampaknya akan cukup panjang menyangkut kehidupan masyarakat Kota Batu sebagai Kota Wisata.
"Itulah mengapa kami belum bisa menyetujui dua Raperda yang menjadi inisiatif teman-teman DPRD Batu. Kami harus pelajari lebih jauh dahulu sebelum menyetujui untuk disahkan menjadi Perda Kota Batu," ucap Eddy Rumpoko.
Oleh karena itu, dikatakan Eddy Rumpoko, pihaknya meminta pengesahan dua Raperda inisiatif DPRD itu ditunda dahulu. Dan nantinya setelah semuanya jelas apa isi dari Raperda tersebut baru disetujui untuk disahkan menjadi Perda Kota Batu.
"Kami tidak ingin ada Perda inisiatif yang tidak bisa dijalankan karena kurang adanya sosialisasi dan penjelasan," tandas Eddy Rumpoko.
Mengenai Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), ungkap Eddy Rumpoko, sebetulnya tidak ada korelasinya dengan penundaan Paripurna DPRD untuk pengesahan dua Raperda itu. Untuk itu, pihaknya berharap pada 18 April 2016 nanti DPRD bisa digelar paripurna dengan agenda penyampaian LKPJ.
"Kami berharap paripurna itu bisa digelar dan tidak lagi ada penundaan demi rakyat Kota Batu," ujar Eddy Rumpoko.
Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Hari Danah Wahyono mengatakan, kemarin Selasa (12/4) DPRD menggelar rapat pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan Pemkot Batu. Dalam rapat tersebut sempat terjadi perdebatan terkait penjadwalan rapat paripurna DPRD agenda penyampaian LKPJ Wali Kota Batu dan pengesahan Raperda UKM dan Raperda Gender.
"Kami sempat berdebat jadwal rapat Paripurna pembahasan LKPJ yang selalu mundur terus," pungkasnya. (lih/thu/rev)