SURABAYA (bangsaonline) - Penutupan Lokalisasi Dolly diperkirakan menjadi kabar buruk bagi kota-kota yang berada di sekitar Surabaya. Pasalnya, dengan ditutupnya lokalisasi terbesar di Asia Tenggara tersebut, para Pekerja Seks Komersial (PSK) akan berpraktik di kota penyangga ini. Kota-kota penyangga ini diantaranya Pasuruan, Gresik, Bangkalan, Sidoarjo, Mojokerto hingga Jombang.
Hal itu dikatakan, antropolog Universitas Airlangga (Unair), Laurentius Dyson. Dyson mengungkapkan, saat ini kabarnya Malang sudah menjadi sasaran para PSK dari Dolly. Para wanita penghibur ini membuka praktik di hotel-hotel di kota bunga ini. Modusnya, si PSK dihubungi via telepon dan dijemput di tempat tinggalnya. Setelah itu, PSK ini dibawa ke hotel. “PSK tentu saja butuh tempat untuk mereka bisa bertahan hidup. Lokalisasi ini muncul kan hanya karena masalah uang, masalah ekonomi,” katanya.
Di sisi lain, Dyson menyoroti pemberian uang pesangon bagi para penghuni, khususnya mucikari. Oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, mucikari mendapat uang saku sebesar Rp 5 juta. Sedangkan untuk PSK sebesar Rp5,05 juta. Menurut dia, seharusnya mucikari tidak perlu mendapat pesangon. Pasalnya, mucikari merupakan pihak yang paling diuntungkan adanya praktik prostitusi. “Saya nggak tahu logikanya pemerintah itu apa, masak mucikari juga dapat pesangon. Dalam logika berfikir saya, ini tidak benar,” jelasnya.
Apakah ada unsur politis dari penutupan lokalisasi di kecamatan Sawahan ini? Dyson menyatakan, setiap ada penutupan tempat maksiat, baik itu lokalisasi maupun tempat judi, pasti ada unsur politis di baliknya. Kepentingan politis ini tujuannya untuk meraih simpati massa untuk mendukung partai politik tertentu. “Bisa juga, penutupan Dolly ini juga karena tekanan politik dari pihak tertentu. Apalagi, orang menduduki jabatan di pemerintahan misalnya, juga tidak lepas dari campur tangan politik. Saya kira, ini unsur politisnya lebih kuat dibanding manusiawinya,” ungkapnya.
Ketua DPC PKB Surabaya, Samsul Arifin mengaku setuju dengan penutupan Dolly. Namun, pihaknya meminta agar pemkot menyediakan lokalisasi baru yang tempatnya terisolir dari masyarakat. Sehingga, PSK dan mucikari bisa berpraktik seperti biasa tanpa berdampak pada warga. Dalam masalah Dolly, seharusnya pemkot bijak dalam bersikap. Sebab, ini menyangkut kelangsungan hidup orang banyak. “Jika ada kemauan kuat dari pemerintah, seharusnya Dolly bisa dijadikan pasar tradisional dan modern tanpa harus mengubah bangunan yang ada. Sehingga, peralihannya bisa cepat tanpa menimbulkan pro dan kontra seperti ini,” katanya.
Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) DPW Pagar Jati, Bambang Hariyanto menuding, ada kepentingan bisnis dibalik penutupan Dolly. Ini seiring menjamurnya ‘prostitusi’ high class yang berkedok panti pijat atau spa. Jika Dolly ditutup, maka diharapkan para pria hidung belang yang biasanya ‘jajan’ di Dolly beralih spa dan panti pijat tersebut.
Buruknya, penutupan lokalisasi ini berdampak pada perilaku seks beresiko. Sebab, ketika praktik prostitusi dilakukan di panti pijat ataupun spa, tidak ada pengawasan dari pemerintah sama sekali.
“Akibatnya, korban terakhir adalah ibu-ibu rumah tangga yang tertular oleh suaminya yang ‘jajan’ di prostitusi non lokalisasi ini,” ungkapnya.