SURABAYA (bangsaonline) - Beberapa minggu terakhir ini, intensitas petugas keamanan menggelar razia di Lokalisasi Dolly dan Jarak kian meningkat. Terakhir, razia yang dilakukan oleh petugas gabungan dari Satuan Politis Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya, Polrestabes dan Garnisun Tetap (Gartap) III Surabaya digelar pada Sabtu (3/5/2014) dan Minggu (4/5/2014).
Rentetan razia ini digelar sebagai prakondisi penutupan lokalisasi yang kononnya terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Seiring dengan digelarnya razia, warga setempat juga mulai berani bersikap untuk menolak penutupan. Di gang Dolly misalnya, terdapat spanduk bertuliskan "Tolak Penutupan Lokalisasi Karena Tidak Manusiawi".
Razia sendiri dilakukan pada tengah malam, sekitar pukul 23.00 wib. Para petugas merazia dengan memeriksa setiap kamar di seluruh wisma. Dolly yang juga menyatu dengan lokalisasi Jarak dihuni sebanyak 1.080 pekerja seks komersial (PSK), 300 mucikari dan tinggal bersama sekitar 400-warga setempat. "Kami tidak akan surut (menutup lokalisasi pada 19 Juni). Kami sudah sosialisasi ke pemilik wisma dan juga tokoh-tokoh masyarakat setempat," ujar Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, usai pelantikan Armuji sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya periode 2009-2014 menggantikan Wisnu Sakti Buana di gedung DPRD Surabaya, Senin (5/5/2014).
Risma, panggilan akrab Tri Rismaharini mengaku tidak mempersoalkan adanya penolakan warga setempat. Penolakan ini merupakan hal wajar. Saat menutup lokalisasi Sememi dan juga beberapa lokalisasi yang lain juga ada penolakan warga sekitar. Pihaknya sendiri belum memutuskan apakah akan menambah jumlah petugas yang merazia atau ada tindakan-tindakan lainnya. "Kalau nanti sudah tutup (Dolly), kami akan paparkan sedetil-detilnya konsepnya seperti apa. Ini merupakan bagian dari strategi kami. Tahu tidak, yang mengajukan (penutupan Dolly) ke kami itu ada yang ditekan dan diancam dibunuh. Jadi tolong bantu kami, ini bukan perkara mudah," terangnya.
Wali kota yang diusung dari PDI-P ini menambahkan, pihaknya kini sudah menawarkan pada pemilik wisma untuk menjual rumahnya. Nantinya, wisma oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan diubah menjadi sentra kerajinan, pendidikan anak usia dini (PAUD) ataupun tempat-tempat pelatihan bagi PSK, mucikari maupun warga sekitar. "Penutupan ini bukan untuk saya. Tapi saya ingin menyelamatkan anak-anak yang tinggal disana. Yang menjadi berat di Dolly itu, semua bercampur jadi satu, ada PSK, mucikari warga dan juga anak-anak. Kalau terpisah mungkin akan sedikit ringan," tandas mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Ketua DPRD Surabaya, M Machmud mengatakan, warga yang selama ini pendapatannya bertumpu pada geliatnya hiburan malam di Dolly, sudah saat ini untuk mencari alternatif pendapatan yang lain. Yang harus dipertimbangkan adalah dampak ketika lokalisasi peninggalan noni Belanda, Dolly Van Der Mart itu beroperasi. "PSK itu seharusnya bersyukur, ketika digusur dapat pesangon, apalagi mereka kebanyakan bukan orang Surabaya. PKL (pedagang kaki lima) saja, yang itu warga Surabaya kalau digusur tidak dikasih pesangon. Saya kira, penutupan harus tetap dilakukan. Pemkot tidak usah ragu, kalau ada penolakan harus dihadapi," katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan Satpol PP Kota Surabaya, Joko Wiyono mengatakan, meski ada penolakan warga, hal itu tidak akan mengurangi semangat anggotanya untuk melaksanakan perintah dari atasannya (wali kota Surabaya). Ketika razia, kata dia, petugas juga mendapat intimidasi dan ancaman dari warga setempat. Bahkan, ada warga yang membawa sebilah dengan pedang terang-terangan."Ketika razia kami juga mendapat berbagai ancaman, baik secara langsung maupun tidak. Namun kami akan tetap menjalankan perintah pimpinan kami," ujarnya.