SURABAYA (bangsaonline) - Komisi X DPR RI yang menggelar inspeksi mendadak (sidak) Ujian Nasional (UN) di SMPN 5, SMPN 1 dan SMPN 6 Surabaya Senin pagi (5/5) akan menemui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait penemuan tidak adanya soal nomor 13 pada UN mata pelajaran (mapel) Bahasa Indonesia. Komisi X juga akan menanyakan hal ini kepada pembuat soal.
"Kami tidak tahu mengapa ini bisa terjadi. Akan kami cek apakah master soalnya bermasalah atau bagaimana," ungkap Agus Hermanto, Ketua Komisi X didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jatim Harun. "Kami harus klarifikasi kenapa soal nomor 13 tidak ada. Ini persoalan penting. Dulu waktu UN SMA, ada soal yang bermasalah karena menyebutkan salah satu calon presiden. Itu soalnya nomor 13. Nah, sekarang soal UN tingkat SMP yang tidak ada juga nomor 13. Ada apa ini," lanjut Agus, yang melakukan sidak bersama beberapa anggota Komisi X DPR RI.
Ditanya apakah hilangnya soal UN tingkat SMP ini terkait soal tentang Jokowi yang telah ditarik, Agus tidak mau menduga-duga. "Kami akan kroscek dulu pokoknya. Kami tak mau mengait-ngaitkan hal itu (soal tentang Jokowi) karena belum kami konfirmasi," terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Harun mengatakan, tidak adanya soal nomor 13 itu murni urusan pemerintah pusat. "Kami tidak dalam konteks pengadaan soal. Kami hanya penyelenggara saja. Kami tahunya ya tadi pagi saat soal diedarkan. Tapi kami harapkan hal ini tidak merugikan peserta UN," terang Harun.
Untuk diketahui, saat pembagian soal UN mapel Bahasa Indonesia, dari 20 paket soal ternyata ada 3-4 paket yang soalnya tidak ada nomor 13-nya, dan ada soal yang nomor 40-nya dobel.Menurut guru yang ada di SMPN 1 Surabaya, soal ada dua macam. Satu di dalam sampul, dan lainnya diluar sampul. Untuk yang didalam sampul, soal dimulai dari nomor 13-39. Tetapi, ada juga yang dimulai dari soal nomor 14-39. Sedangkan soal yang diluar sampul, dimulai dari soal nomor 1-12, dan soal nomor 40-50. Diantaranya, ada yang nomor 40-nya dobel.
Ketua Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jatim Salamun menduga, kerancuan soal ini karena ada revisi soal sebelumnya. Soal UN SMP memang sebelumnya ditarik karena ada beberapa di antaranya yang menyebut nama Jokowi, Gubernur DKI yang kini menjadi capres. Ketika soal direvisi tidak mencukupi waktu untuk memasukkan soal evisian ke dalam sampul. Makanya soal-soal UN tingkat SMP mapel Bahasa Indonesia ini ada yang dimasukkan sampul dan ada yang tidak. "Saya tidak tahu pastinya kenapa bisa begitu," ujarnya.