SAMPANG (bangsaonline) –Perbaikan drainase Kali Kemuning di Kota Sampang yang ambruk beberapa pekan lalu lamban. Warga sekitar khawatir menjadi korban banjir lebih parah. Dinas PU Pengairan setempat enggan disalahkan dengan alasan pengerjaan drainase tugasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun, BPBD juga angkat tangan.
“Tidak benar kalau itu dipertanggungjawabkan kepada kami (BPBD). (Soal drainase) secara otomatis tanggung jawab pelaksana tekhnis Dinas Pengairan, anggarannya pun juga melekat di sana. BPBD tidak mempunyai kewenangan itu,” ujar Kepala BPBD Sampang Wisnu Hartono kemarin (1/5).
Wisnu membantah pernyataan Kepala Dinas Pengairan Sampang sebelumnya yang mengatakan bahwa anggaran perbaikan plengsengan atau drainase Kali Kemuning sudah dikantongi BPBD. Namun, dia mengakui pihaknya memang pernah mengajukan anggaran perbaikan drainase itu ke BPBN tetapi hingga kini belum turun.
Wisnu menjelaskan, ambruknya plengsengan atau drainase Kali Kemuning tidak termasuk kategori bencana darurat. Sebab itu pula, duga dia, BPBN belum juga menurunkan anggaran perbaikan drainase sebagaimana diajukan.
“Kerusakan akibat banjir sudah kami ajukan semua ke pusat dan itu bukan termasuk pada darurat, tetapi masuk pada rehab rekonstruksi pasca banjir. Yang masuk kategori darurat yaitu seperti fasilitas umum seperti jembatan yang sering dilewati oleh warga,” jelas Wisnu.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Sampang Tony Moerdiwanto mengatakan kerusakan bangunan plengsengan sungai Kali Kemuning masuk pada penanganan darurat, sehingga penanganannya semestinya dilakukan oleh BPBD setempat. Adapun Dinas Pengairan hanya bertanggungjawab pada desainnya saja.
Tony mengeluarkan pernyataan itu setelah ditanya soal lambannya perbaikan drainase Kali Kemuning yang ambruk. Warga sekitar sungai khawatir jika hujan luapan banjir di Kali Kemuning makin parah dan membuat permukiman warga tergenang banjir. “Kerusakan itu termasuk bencana darurat, sehingga perbaikannya bagian BPBD,” ujarnya.