SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Polemik tidak meratanya ploting anggaran jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) akhirnya ditanggapi Ketua DPRD Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar dan sejumlah ketua Fraksi di DPRD Jatim. Mereka membantah nominal dana jasmas mencapai Rp 1,05 triliun.
Politisi PKB yang akrab disapa Gus Halim itu mengatakan, tidak ada jatah-jatahan dana jasmas dengan angka fantastis seperti yang beredar di media. Selain itu, dana jasmas itu bukan diterima pimpinan atau anggota dewan. Namun semuanya ada eksekutif, DPRD hanya mengajukan usulan setelah menerima aspirasi dari masyarakat setiap reses.
“Tidak ada perbedaan antara Pimpinan dewan maupun anggota, itu data dari mana?. Tanya Ketua Fraksi saja, mereka yang lebih tahu. Saya sedang di Jogja, acara Muktamar Ansor,” ujar Halim saat dikonfimasi melalui ponselnya, Kamis (26/11).
Terpisah, Malik Effendi, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga membantah ada ‘jatah’ dana jasmas yang berbeda-beda dari setiap anggota DPRD Jawa Timur. Ia mengungkapkan, dana jasmas untuk tahun 2016 ini setiap anggota DPRD Jawa Timur alokasinya sama. Yakni maksimal Rp 5 miliar. Itupun belum tentu terserap semua.
“Baik itu ketua dewan, banggar atau Ketua Fraksi, nilainya sama. Saya tahun 2015 ini, jasmas tidak terserap Rp 3,5 miliar, karena menurut keterangan pihak Pemprov, kelompok penerima bantuan belum siap dan tidak memenuhi syarat,” imbuhnya.
Kalaupun ada tambahan diluar angka maksimal Rp 5 miliar, lanjut Malik, itu pertimbangannya jumlah kursi di masing-masing fraksi. Contohnya kursi PAN ada tujuh, maka diluar alokasi tiap anggota, ada tambahan maksimal Rp 7 miliar.
“Karena ada pengajuan bantuan atau proposal itu yang tidak lewat anggota dewan tapi langsung ke Fraksi,” jelasnya.
