PROBOLINGGO (BangsaOnline) - Moratorium PNS yang diberlakukan tahun lalu, berdampak pada jumlah pegawai di Pemkab Probolinggo. Pemkab mengklaim, tahun ini kekurangan ribuan PNS untuk tenaga fungsional. Kekurangan yang paling besar terletak di Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Untuk itu, tahun ini Pemkab kembali mengajukan pengangkatan PNS.
Kepala Badan Kepegewaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo, Sigit Sumarsono melalui Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat, Sugeng Agus Purnomo mengatakan, Pemkab mengalami kekurangan tenaga PNS di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun, yang paling dominan di Dinas Pendidikan dan Kesehatan terutama tenaga fungsional.
“Melihat kondisi tersebut, kami tetap berusaha mengajukan ke pemerintah pusat,” terangnya.
Dia mengatakan, tahun ini BKD Kabupaten Probolinggo mengajukan 7000 orang kepada Kemenpan terkait kekurangan pegawai. Menurut Sugeng, dari jumlah itu merupakan akumulasi kekurangan tenaga PNS di semua satker. Namun 70 persen dari jumlah tersebut mereka merupakan tenaga yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Sementara sisanya merupakan bagian dari kekuranganya satker lainnya.
“Di dua lembaga itu masih banyak dibantu tenaga kontrak dan tenaga honorer.
Sementara untuk PNS masih minim,” ungkapnya.
Selain itu, dia mengaku kalau dalam setiap tahunnya pemkab terus mengajukan kekurangan tenaga tersebut. Namun, direspon atau tidaknya tentang pengajuan tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kami tetap laporakan atas kekurangan tenaga PNS yang ada di daerah. Semoga aja permasalahan tersebut bisa segera menjadi perhatian khusus,” kata Sugeng.
Dia juga menyebutkan, jumlah Pegawai yang ada di Kabupaten Probolinggo kurang lebih sebanyak 9800 dari unsur PNS dan Honorer
“Sementara untuk honorer jumlahnya mencapai 1000 lebih,” jelasnya.
Di sisi lain, Sugeng juga menjelaskan, tentang proses pegawai K2 yang bulan kemarin telah dinyatakan lulus tes CPNS. Menurutnya sebanyak 168 CPNS K2 yang lolos, mereka sudah melengkapi pesyaratan pemeberkasan kepada pihaknya. Namun berkas yang telah dilengkapi tersebut memang masih belum dikirim ke pemerintah pusat.
“Karena belum ada petunjuk untuk pengiriman pemberkasan untuk K2. Tetapi sebelum dimintak kami sudah siap,” tegasnya.