SURABAYA, BANGSAONLINE.com - KH Anwar Manshur ditunjuk menjadi Penjabat Rais Syuriah PWNU Jatim guna menggantikan KH Miftachul Akhyar yang kini jadi wakil Rais Am PBNU. "KH Anwar Manshur yang awalnya wakil rais akhirnya ditetapkan untuk menjadi Penjabat Rais Syuriah PWNU Jatim dalam rapat syuriah di Gedung PWNU Jatim pada Sabtu (29/8) petang," kata kata Katib Syuriah PWNU Jatim KH Syafrudin Syarif di Surabaya, Minggu (30/8).
KH Miftachul Akhyar terpilih sebagai Rais Syuriah PWNU Jatim pada Konferwil NU Jatim di Lebo Sidoarjo pada 2013. Wakil rais saat itu adalah KH Anwar Manshur, KH Agoes Ali Masyhuri, KH Mudatstsir Badruddin, KH Sadid Jauhari dan sejumlah kiai lain.
Menurut Syafrudin yang pengasuh Pesantren Hidayatuddin al-Islami Probolinggo, penetapan Anwar Manshur itu sesuai dengan AD dan ART dan Pedoman Organisasi (PO) NU.
"Pada bab pengisian jabatan antarwaktu telah ditentukan apabila rais berhalangan tetap, maka wakil rais urutan paling atas menjabat penjabat rais," katanya.
Ia menjelaskan suasana rapat berlangsung sangat akrab, namun ketika seluruh peserta rapat memutuskan bahwa pengganti KH Miftachul Akhyar adalah KH Anwar Manshur, yang bersangkutan langsung menangis.
"Saat itu, Kiai Anwar Manshur tidak menolak, tapi menangis. Saya kira, apa yang tercermin dari respons KH Anwar Manshur itu sebagai ekspresi bahwa Penjabat Rais Syuriah Jatim sebagai amanat yang berat," kata alumni Pesantren Lirboyo Kediri itu.
Kiai Anwar Manshur adalah salah satu pengasuh Pesantren Lirboyo Kediri dan adik kandung Ketua Dewan Syuro Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) KH Abdul Aziz Manshur.
Peserta rapat juga menyepakati masuknya KH Sholeh Qosim (Sepanjang Sidoarjo) dan KH Anwar Iskandar (Kediri) sebagai wakil rais. Juga KH Dzul Hilmi (Surabaya) dan KH Ibnu Athoillah (Kediri) sebagai wakil katib.
Secara terpisah, anggota Syuriah PWNU Jatim KH Nuruddin A Rahman menilai soliditas NU pasca-muktamar hendaknya dilakukan dengan penuh kearifan, bukan bongkar-pasang kepengurusan. "Saya kira, sejumlah tokoh NU yang selama ini berseberangan dalam Muktamar NU di Jombang merupakan tokoh NU yang potensial, karena itu sebaiknya didengar saja protesnya, jadi jangan diabaikan, tapi dirangkul. Itulah gaya NU," katanya.
Mantan Sekretaris PWNU Jatim Ahmad Heri menyatakan pihak yang kini melakukan gugatan hukum atas sejumlah pelanggaran terhadap Muktamar alun-alun Jombang bertujuan mencegah terjadinya "parpolisasi" di tubuh NU.
Apalagi, sejumlah politisi NU diisukan akan memimpin Lembaga Pertanian, Lakpesdam, LPTNU, Lembaga Takmir Masjid, LKKNU, Lembaga Perekonomian NU, Lembaga Penanggulangan Bencana, dan sebagainya.
"Politisi NU itu harus membantu dari belakang, bukan justru mengatur dan mengintervensi NU. Para kiai harus memahami hal itu, karena parpolisasi NU justru akan menghilangkan visi sosial NU," katanya. (Antara)