SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Khofifah Indar Parawansa mendorong agar pelaku usaha mikro di Jawa Timur yang belum memiliki sertifikasi halal untuk segera mengurus kelengkapan sertifikasi halal.
Hal ini ia sampaikan usai Presiden Jokowi mengundur deadline kewajiban sertifikat halal bagi produk usaha mikro, dan kecil dari Oktober 2024 menjadi Oktober 2026.
BACA JUGA:
- Peringati Dhammasanti Waisak 2568 BE, Pj. Gubernur Adhy Ajak Umat Buddha Perkuat Moderasi
- Rakornas dengan Presiden, Pj. Gubernur: TPID Jatim Berhasil Kendalikan Inflasi Sesuai Target 2,82%
- Khofifah Ajak Jemaah Haji Manfaatkan Wukuf di Arafah untuk Mohon Kedamaian Dunia
- Hari Donor Darah Sedunia 2024, Khofifah Ajak Generasi Muda Aktif Jadi Pendonor
Sedangkan deadline sertifikat halal bagi pelaku usaha berskala menengah dan besar tetap berlaku pada 17 Oktober 2024 mendatang.
“Kebijakan ini patut disambut baik. Artinya pemerintah pusat memiliki keberpihakan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia untuk segera memiliki sertifikat halal,” tegas Khofifah," Rabu (22/5/2024).
“Maka bagi pelaku usaha mikro dan kecil Jatim mari manfaatkan kesempatan ini untuk segera mengurus dan melengkapi sertifikat halal produknya,” imbuhnya
Sebagaimana diketahui usaha dikatakan berskala mikro apabila omzet penjualannya per tahun mencapai Rp1-2 miliar.
Sedangkan usaha yang dilategorikan kecil yaitu yang penjualannya sampai dengan Rp15 miliar per tahun.
Pemerintah telah memberikan ketentuan bahwa kewajiban sertifikasi halal tahun 2026 ditetapkan untuk pelaku usaha yang memperoduksi produk kategori makanan, minuman, obat tradisional, herbal dan yang lain, produk kimia kosmetik, aksesoris, barang gunaan rumah tangga, serta berbagai alat kesehatan.
