Foto: ist/medcom.id
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Ini luar biasa. Baru beredar 19 jam lalu film dokumenter Dirty Vote sudah ditonton hampir 3 juta penonton lebih. Waktu berita ini ditulis penonton film yang mengungkap berbagai kecurangan Pemilu itu sudah mencapai 3.092.342 penonton.
Film ini menyoroti semua Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-cawapres). Yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (01), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (02) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (03).
BACA JUGA:
- Saksi AMIN Beberkan Kecurangan Pemilu di Sampang: Oknum Polisi Minta Coblos 02 Biar Aman
- Ada Gerakan Dongkel Cak Imin dari Ketum PKB, Utusan Istana Temui Kiai-Kiai NU?
- Tolak Jadi Menteri, Cak Imin Disebut Jajaki Maju Calon Gubernur Jatim
- Wapres Ma’ruf Amin Berharap Hak Angket Tidak Berujung Pemakzulan Jokowi
Namun, menurut film ini, yang paling banyak melakukan kecurangan dan pelanggaran adalah tim capres-cawapres 02: Prabowo-Gibran. Film ini bahkan membongkar secara detail proses pelolosan Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK) yang memang banyak mendapat cercaan publik.
Film yang dirilis pada Minggu, 11 Februari 2024 itu juga mengungkap keterlibatan para apatur negara, termasuk pada menteri. Mereka adalah Airlangga Hartarto (Menko Bidang Perekonomian juga ketua umum Gokar), Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan yang juga ketua umum PAN)., Erick Thohir (Menteri BUMN) dan Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi dari Partai Golkar).
Yang menarik, film ini tidak hanya didukung fakta dan data tapi juga diperkuat dengan investigasi. Maklum, film dokumenter ini melibatkan tiga ahli hukum tata negara ternama. Mereka adalah Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.
Menurut Bivitri, secara umum film Dirty Vote adalah rekaman sejarah tentang rusaknya demokrasi di Indonesia.
Film Dirty Vote, tutur dia, bercerita tentang dua hal. "Pertama, tentang demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tapi bagaimana pemilu berlangsung. Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi," kata Bivitri dilansir medcom.id.
