Sedangkan menurut data dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM Ngawi menyebutkan terdapat sekitar delapan puluh empat ribu pelaku usaha di wilayah Ngawi. Dari angka tersebut belum semua tersentuh program produk halal yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Sehingga kondisi tersebut merupakan tugas dari HCCM yang merupakan salah satu fungsi pendamping dari BPJPH.
Diharapkan untuk ke depan menjelang 2024 seluruh pelaku usaha di wilayah Ngawi mampu terfasilitasi. Selain HCCM juga ada lembaga yang memiliki tugas sama yaitu melakukan pendampingan untuk proses produk halal.
"Di Ngawi ada sekitar delapan puluh empat ribu pelaku usaha. Dan saat ini yang mengantongi sertifikat halal sekitar sepuluh sampai sebelas ribu," terangnya.
Sedangkan Ketua HCCM Cabang Ngawi Sri Nurwati mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pendampingan proses produk halal pada pelaku usaha dengan menerjunkan tim mulai dari tingkat kecamatan hingga desa. Sehingga dengan adanya tim tersebut akan mempercepat untuk melakukan sosialisasi produk halal. Tim pendamping tersebut tersebar di seluruh wilayah Ngawi.
