Mbah Muhith, Penggagas Khittah NU Menolak AHWA

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - KH Abdul Muhith Muzadi, satu-satunya santri langsung Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari yang masih hidup, ternyata menolak Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) untuk pemilihan Rais Am Syuriah PBNU dalam Muktamar NU ke-33 yang bakal digelar pada 1 – 5 Agustus 2015 di alun-alun Jombang. Padahal Mbah Muhith – panggilan KH Muhith Muzadi – adalah penggagas AHWA dan khittah yang kemudian diratifikasi oleh KH Ahmad Siddiq dalam Muktamar NU ke-27 pada 1984 di Situbondo Jawa Timur.

”Ahlul Halli Wal Aqdi itu hanya diterapkan saat muktamar NU di Situbondo, karena saat itu Kiai Idham Khalid sudah tak disukai kiai-kiai sepuh dan anak-anak muda NU,” kata Mbah Muhith kepada BANGSAONLINE.com sembari menuturkan bahwa dirinya terus mengikuti perkembangan NU meski tak utuh.

Sekedar informasi, saat itu Kiai Idham Khalid, selain menjabat Ketua Umum PBNU juga Presiden Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kiai-kiai merasa prihatin karena NU terus mengalami kemunduran dan hanya dijadikan alat untuk legitimasi politik. Karena itu para kiai lalu berinisiatif untuk mengembalikan NU ke khitah 26 yang konseptornya adalah Mbah Muhith.

”Tapi konsep khitah itu kan gak mungkin diberikan kepada Kiai Idham Khalid karena Kiai Idham Khalid selain menjabat Ketua Umum PBNU juga Presiden PPP,” katanya. Artinya, Kiai Idham Khalid pasti menolak konsep khittah.

Maka digagaslah AHWA untuk menggantikan Kiai Idham Khalid. Tapi saat itu para kiai kharismatik yang punya muruah tinggi masih lengkap. ”Dulu ada Kiai As’ad Syamsul Arifin, Kiai Mahrus Ali, Kiai Masykur, Kiai Ali Maksum, yang sangat diterima oleh umat NU. Kalau kiai sekarang yang kapasitasnya seperti beliau-beliau itu siapa,” kata Mbah Muhith yang kini Mustasyar PBNU.

Jadi dulu ada faktor-faktor penting yang menyebabkan AHWA itu dipakai. Yaitu untuk mengembalikan NU ke khitah 26. Tapi setelah faktor darurat dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo itu AHWA sudah tak dipakai lagi. Pemilihan Rais Am dan Ketua Umum PBNU dikembalikan kepada hak Rais Syuriah dan Ketua PWNU dan PCNU.

Jadi hak memilih Rais Am dan Ketua Umum itu bukan kewenangan PBNU. Karena itu kalau sekarang PBNU ingin memiliki hak untuk memilih dirinya sendiri. ”Tanyakan kepada wilayah dan cabang, boleh apa ndak, hak memilih Rais Am dan Ketua Umum PBNU itu diambil oleh PBNU. Kalau boleh berarti PBNU beruntung, tapi kalau tak boleh ya PBNU harus tahu diri,” ujarnya.

Mbah Muhith sangat menghargai hak PWNU dan PCNU karena mereka representasi (perwakilan) dari warga NU di daerahnya masing-masing.

”Karena itu saya tidak setuju dengan AHWA yang akan diterapkan dalam Muktamar NU ke 33, walaupun nama saya sendiri ikut diusulkan,” kata Mbah Muhith yang dikenal hidup sangat sederhana ini. Apalagi ada Munas tanpa Konbes dan menghasilkan keputusan yang masih banyak ditentang oleh PWNU-PWNU.

Mbah Muhith mengaku dapat informasi bahwa orang yang ngotot AHWA adalah orang-orang yang tidak suka pada KHA Hasyim Muzadi. ”Loh, kalau memang Hasyim Muzadi punya kesalahan pada NU atau ajaran dakwahnya sudah menyimpang dari ajaran ahlussunnah wal jama’ah (Aswaja), kenapa tidak diberitahu saja. Kalau hanya alasan terlalu politis, Gus Dur saja berpolitik, dan itu sudah ada aturan yang jelas di AD/ART maupun Peraturan Organisasi (PO) NU,” katanya heran.

Mbah Muhith kemudian bercerita bahwa saat Muktamar NU di Makasar Kiai Hasyim Muzadi sempat tanya kepada dirinya. ”Kak, gimana saya ini mau dicalonkan jadi Rais Am oleh beberapa PWNU-PCNU. Saya katakan selama Kiai Sahal Mahfudz masih berkenan jangan maju. Alhamdulillah Hasyim Muzadi mengikuti dan membacakan sendiri sikap pengunduran dirinya, walaupun saat itu sudah memberi catatan tertulis pada pimpinan sidang,” katanya lirih.

Mbah Muhith tampak prihatin terhadap kondisi NU sekarang. Dengan terbata-bata sambil menerawang ke atas Mbah Muhith mengingatkan: “jogoen NU yo, jogoen NU, jogoen NU (jagalah NU, jagalah NU, jagalah NU). Jangan memasukkan orang ke pengurus NU kalau pahamnya diluar NU,” ucapnya.

Klik Berita Selanjutnya