Rapat paripurna yang berlangsung di DPRD Kabupaten Malang.
MALANG, BANGSAONLINE.com - DPRD Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Senin (5/6/2023).
Paripurna diawali dengan paparan Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto tentang tahapan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2021-2026, yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022.
"Fokus pada pembangunan dan pemulihan ekonomi, melalui pengembangan ekonomi lokal sektor unggulan dan penguatan SDM dalam rangka percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sedangkan prioritas pembangunan di Kabupaten Malang yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2022 meliputi penguatan ketahanan ekonomi wilayah melalui peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat berbasis pada potensi unggulan daerah.
Selanjutnya pemerataan pembangunan infrastruktur serta teknologi dan informasi guna mendongkrak nilai tambah ekonomi wilayah menuju kemandirian desa dan penguatan kualitas, kompetensi dan daya saing sumber daya manusia berbagai bidang serta peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial.
Kemudian revolusi mental dan pembangunan kebudayaan serta pemantapan tata kelola pemerintahan serta peningkatan inovasi berkelanjutan di berbagai sektor dan mewujudkan keselarasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas keberlanjutan lingkungan hidup, risiko bencana dan perubahan iklim.
Dalam paripurna juga disampaikan secara khusus pengelolaan keuangan daerah yang saat ini lebih diarahkan untuk meningkatkan kapasitas anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dengan lebih transparan dan akuntabel.
Sementara dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Malang terus melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan secara optimal, sekaligus mewujudkan visi dan misi pembangunan, yang dilakukan secara efektif dan efisien.
Menurut Wabup Didik, Pemerintah Kabupaten Malang telah menyajikan laporan keuangan tahun 2022 sesuai dengan kedua peraturan tersebut, dan telah melalui proses reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Malang, maupun pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
"Alhamdulillah, kita patut bersyukur bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Malang pada tanggal 25 Mei tahun 2023 dengan Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” untuk yang kesembilan kalinya secara berturut-turut," ungkap Wabup.
Wabup juga menyampaikan realisasi APBD tahun 2022. Dari sisi pendapatan daerah, direncanakan sebesar 4 triliun 256 miliar 368 juta 816 ribu 888 rupiah, terealisasi sebesar 4 triliun 18 miliar 953 juta 724 ribu 121 rupiah 51 sen atau 94,42%.
"Adapun pendapatan daerah itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah," jelasnya.
Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan target sebesar 983 miliar 28 juta 679 ribu 582 rupiah, realisasinya sebesar 763 miliar 117 juta 874 ribu 61 rupiah 91 sen atau 77,63%.
Dengan rincian dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan target sebesar 399 miliar 310 juta 204 ribu 482 rupiah, dan realisasi sebesar 302 miliar 619 juta 511 ribu 610 rupiah 96 sen atau 75,79%.
Dari sisi pendapatan transfer, target tahun anggaran 2022 sebesar 2 triliun 949 miliar 718 juta 29 ribu 306 rupiah, realisasi sebesar 2 triliun 947 miliar 583 juta 745 ribu 285 rupiah atau 99,93%.
Sedangkan penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan target anggaran sebesar 323 miliar 622 juta 108 ribu rupiah, realisasi sebesar 308 miliar 252 juta 104 ribu 774 rupiah 60 sen atau 95,25%.
