Genjot Kesejahteraan, Menteri LHK Minta Petani Hutan Maksimalkan Potensi Area Hunian

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mendorong seluruh kelompok tani hutan untuk memanfaatkan area yang ditempati dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup.

Namun, mereka diingatkan untuk tetap mematuhi aturan yang ada demi menghindari konflik wilayah. Ia mengungkapkan hal tersebut saat membuka Festival Perhutanan Sosial yang digelar Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) di Pacet, Kabupaten Mojokerto, Selasa (23/05/23).

"Dengan pemberdayaan bersama yang diprakarsai Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia ini, masyarakat kawasan hutan harus sejahtera. Karena banyak yang bisa dimanfaatkan dari sana. Tidak hanya pertanian, tetapi juga pemberdayaan dan pariwisata. Minimal, masyarakat kawasan hutan harus berpenghasilan Rp3-3,5 juta per bulan," urai Siti.

"Di Jawa Timur tercatat sekitar 500 ribu hektare lebih kawasan hutan yang dimanfaatkan 347 kelompok masyarakat untuk mencari penghasilan keluarga, tersebar mulai dari Banyuwangi hingga Madiun, sesuai dengan SK Kementerian LHK," timpal Ketua AP2SI Jawa Timur, Slamet.

Pria yang juga menjadi Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Alas Desa Penanggungan Trawas ini menyebut, masyarakat memanfaatkan lahan hutan untuk becocok tanan dan membuka tempat pariwisata.

"Dimanfaatkan untuk menanam hijauan pakanternak, menanam toga atau empon empon, sebagian dikelola menjadi tempat wisata," tuturnya.

Slamet tak menampik kendala di lapangan selama ini adalah konflik wilayah, termasuk dengan Perhutani dan lembaga desa. Untuk meminimalisir itu pihaknya terus melakukan komunikasi dengan para pemangku kepentongan di masing masing wilayah.

"Konflik jelas ada, makanya kami terus melakukan komunikasi pada semua pihak termasuk pemerintahan desa supaya program ini mendapat dukungan dari semua pihak," pungkasnya.(ris/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News