Kantor PPK Situbondo. Foto: SYAIFUL BAHRI/BANGSAONLINE
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Kondisi kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Situbondo (kota) mendapat sorotan dari pengurus partai di kecamatan kota lantaran keberadaannya memprihatinkan.
Selain membuat kinerja PPK tidak nyaman, juga dikhawatirkan tidak aman terhadap fasilitas dan dokumen penting saat Pemilu 2024. Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Situbondo (kota) Prakoso Sukarno, mengaku prihatin terkait hal tersebut.
"Saya prihatin keneradaan Kantor PPK kota tidak layak. Kondisinya panas dan bocor ketika hujan," ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (21/3/2023).
Pras, panggilan akrabnya, menjelaskan kantor yang merupakan bekas mainan anak-anak TK itu, selain tidak nyaman untuk kerja, Juga mengkhawatirkan terhadap keamanan fasilitas dan dokumen pemilu.
"Kondisi panas pasti tidak nyaman dan tidak maksimal untuk kerja. Khawatirnya juga lomputer dan arsip penting bisa hilang atau rusak," katanya.
Pras minta kepada camat kota untuk memfasilitasi keberadaan kantor PPK yang lebih layak dan aman.
"Saya minta camat kota untuk memfasilitasi kantor PPK yang lebih layak dan aman," ucapnya.
Ketua PPK kota, Misaji, menyatakan bahwa kantor ini digunakan karena tidak ada pilihan lain.
"Terpaksa digunakan, ruangan PKK dan rumah dinas camat yang ada di lingkungan kantor kecamatan tidak bisa dipergunakan. Sedangkan gedung di luar area kantor kecamatan susah juga, karena PPK tidak mempunyai anggaran untuk kantor," paparnya.
Terkait permintaan partai agar mempunyai kantor yang representatif. Ia mengatakan akan membahasnya dengan camat kota.
"Saya akan membahas ini dengan pak camat. Semoga ada solusi yang lebih baik," tuturnya.
Sedang, camat kota, Jupri Setio Utomo mengatakan bahwa dirinya juga Keberatan dengan kantor PPK yang ada itu. Namun keberadaan bangunan yang ada di kecamatan kota terbatas.
"Saya sebenarnya Keberatan juga. kantor PKK dan rumah dinas camat masih difungsikan. Saya minta untuk mencari aset prmkab di dekat kantor kecamatan kota. Namun teman-teman PPK tetap memilih kantor yang ada itu," pungkasnya. (sbi/mar)
