Anggota Komisi IX DPR RI, Nur Yasin.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Nur Yasin, mengaku ingin menyempatkan diri untuk bertemu Bupati Jember, Hendy Siswanto, di sela masa resesnya yang akan segera berakhir pada 10 Maret 2023.
Sementara ini, agenda tersebut masih terkendala waktu lantaran jadwal bupati dirasa cukup padat. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa ada hal penting yang ingin diskusikan bersama Hendy, yakni terkait stunting, salah satu fokus pendampingannya.
BACA JUGA:
- Relawan Peringatkan Wisatawan yang Mandi di Pantai Paseban Jember dengan Kantong Jenazah
- Panen Padi, Bupati Jember Imbau Para Petani Gunakan Pupuk Organik
- Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Jawa Timur, Kota Kediri Raih Peringkat II
- Dari 27,4 ke 9,6 Persen, Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto Anjlok
"Kata bupati (melalui pesan instan), 'Siap Pak Yasin, saya bersedia bertemu.' Nah, saya kasih waktu sebelum saya kembali (ke Jakarta), nanti cari waktu untuk bertemu," ujarnya beberapa waktu lalu, dan ditulis hari ini, Senin (6/3/2023).
Ia menjelaskan, meningkatnya angka stunting di Jember versi Kemenkes cukup mengejutkan. Pasalnya, sebelum data dari Kemenkes muncul, Kota Suwar-Suwir tercatat memiliki angka prevalensi stunting sebesar kurang lebih 14 persen, dan sudah turun menjadi 7 persen pada 2022, sehingga data yang disebutkan tentu menjadi permasalahan.
"Polemik ini menjadi (pemicu) pertengkaran, karena pemerintah kita (pihak Kemenkes) lebih percaya aturan dan standar WHO yang sekarang sudah tidak relevan jika ditinjau lagi," tuturnya.
Relevansi yang dimaksud ialah metode untuk menjaring dan mengolah data stunting oleh pihak Kemenkes. Yasin menyebut, Kemenkes tidak akan mendapatkan data yang akurat apabila menggunakan standar metode penelitian WHO, yakni menggunakan data sampling.
Menurut dia, hal itu memicu kekacauan data di seluruh daerah di Indonesia. Sama halnya ketika pihaknya terjun ke NTT, ia mendapati Kepala Daerah Manggarai Barat menunjukkan kekesalannya sebab disebut sebagai salah satu daerah dengan stunting terbesar di Indonesia.
"Sampai gebrak- gebrak meja. Dalam situasi itu, saya kemudian perintahkan agar data tersebut dicacah, dihitung (ulang) nggak pakai metode sampling seperti WHO, yang dipakai pemerintah Indonesia," paparnya.
Kemudian, kata Yasin, Manggarai Barat yang dikatakan memiliki angka prevalensi stunting sebesar 38,5 persen, ternyata mendapati angka yang jauh berbeda setelah pencacahan dan pendataan secara menyeluruh, dengan melakukan penimbangan dan pengukuran beberapa indikator, pada lebih dari 99 persen bayi di sana. Alhasil, data yang didapatkan dengan metode sensus ini dirasa lebih akurat dari pada sampling, karena melihat kondisi secara holistik.
