LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Tingkat sedimentasi tandon air di Lamongan berupa waduk mencapai sekitar 40 persen. Sedimentasi yang tergolong tinggi ini terutama dialami waduk-waduk yang masuk dalam kewenangan pemerintah pusat, karena lama tidak dilakukan pengerukan.
Seperti diungkapkan Kepala Dinas PU Pengairan Supandi melalalui Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo yang mengatakan jika dua waduk besar di Lamongan yang berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat, yaitu Prijetan dan Gondang, sedimentasinya sangat tinggi.
Seperti Waduk Prijetan yang memiliki kapasitas 9 juta meter kubik misalnya, sedimentasinya mencapai 2,2 juta meter kubik. Bahkan di Waduk Gondang, tandon air terbesar di Lamongan dengan kapasitas maksimal 23.712.500 meter kubik, sedimentasinya mencapai 3,5 juta meter kubik.
Waduk Gondang terakhir kali dilakukan pengerukan pada tahun 2013. Itupun bersama Waduk Joto di Kecamatan Lamongan dengan total sedimen yang dikeruk sebesar 80 ribu meter kubik.
"Lamongan memiliki 33 waduk dan 11 rawa dengan kapasitas total 110.608.905 meter kubik. Total sedimentasi di keselurahan 33 waduk ini mencapai 40 persen dari kapasitas total terisinya," ungkap dia.\
Dijelaskan olehnya, untuk waduk yang dikelola pemerintah daerah, setiap tahun secara rutin dianggarkan kegiatan pengerukan bersama normalisasi sungai.
Tahun ini, sambung dia, hampir Rp 40 Miliar anggaran yang disiapkan Pemkab Lamongan untuk melakukan normaliasi sungai dan waduk. Harapannya, anggaran sebesar itu dapat mengurangi potensi banjir dan menambah kapasitas daya tamping air untuk pertanian.
Sementara untuk waduk yang berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat harus menunggu perhatian dari pemerintah di Jakarta. Terkait itu, Bupati Fadeli sudah menyampaikan langsung permintaan agar dilakukan pengerukan waduk kepada Menteri BUMN Rini Soemarno dalam kunjungannya di Lamongan beberapa waktu lalu.
Terkait permintaan itu, Fadeli menyebutkan juga sudah memerintahkan agar permintaan lisannya kepada Menteri BUMN itu segera ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat secara resmi ke Jakarta.
"Pertanian masih mendominasi struktur perekonomian Lamongan dengan kontribusi 40,15 persen. Sehingga jika ingin masyarakat Lamongan sejahtera, maka petani harus disejahterakan. Karena itu saya juga setuju dengan upaya apapun dari pemerintah pusat yang bertujuan menjaga HPP saat panen raya tiba, " kata dia saat melakukan pertemuan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan penyuluh pertanian di Gedung Handayani, Jum'at (29/5). (ais/rvl)