SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Sejumlah warga kepulauan Sumenep yang tergabung dalam Forum Masyarakat Kepulauan mendatangi kantor DPRD Sumenep Jum'at (29/5). Mereka mempertanyakan soal kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disediakan oleh pemerintah. Sebab, keberadaan BBM di Kepulauan sering kosong.
Selain itu, mereka juga mempertanyakan pembuatan surat rekomendasi pembelian BBM bagi nelayan, yang saat ini terkesan dipersulit oleh salah satu oknum pemerintah daerah. Sehingga, banyak warga Kepulauan yang notabene berprofesi sebagai nelayan tidak kebagian BBM bersubsidi.
Pantauan di lapangan, perwakilan warga kepulauan yang berasal dari Pulau Raas, Kangean, Arjasa dan Masalembu itu ditemui oleh sejumlah anggota Komisi II diruang Komisi II. Hearing yang dilakukan saat itu berjalan alot dan tertutup. Bahkan, awak media tidak diperbolehkan mengambil foto saat hering berlangsung.
”Kami kesini untuk memperjelas soal kuota BBM bagi nelayan yang disedikan oleh pemerintah. Karena akhir-akhir ini banyak nelayan yang mengeluh lantaran tidak kebagian BBM,” kata kordinator Abd. Aziz Salim Syabibi.
Dikatakan, tidak kebagian BBM tersebut disebabkan karena banyaknya nelayan yang saat ini belum mempunyai rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dari satker terkait, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat.
Tidak memiliki rekomendasi pembelian BBM tersebut disebabkan karena masih dalam tahap pengajuan yang dilakukan oleh sejumlah nelayan terhadap satker terkait. Hanya saja meskipun sudah lama diajukan, surat rekomendasinya masih belum diterbitkan.
”Ini yang kami sesalkan. Bahkan saat ada pengajuan, pemerintah daerah berdalih akan melakukan verifikasi. Masak seperti ini perilaku pejabat. Kami curiga jika pejabat Sumenep setiap diminta data nelayan sering di mark up,” terangnya.
Menurut Aziz, mestinya pemerintah daerah dari awal sudah mempunyai database nelayan se-Kabupaten Sumemep. Sehingga, ketika ada pengajuan, pemerintah tidak usah melakukan verifikasi ulang. ”Akibatnya banyak nelayan yang tidak kebagian BBM, sehingga mereka terepaksa membeli BBM dari Bali dan Jawa,” ungkapnya.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep Suharinomo mengatakan, pihaknya selaku wakil rakyat mengaku akan menampung semua keluhan warga kepulauan. ”Semua aspirasi pasti kami tampung, dan kami akan berupaya untuk mencari solusinya,” terangnya.
Hanya saja dirinya merasa kecewa lantaran Kepala DKP Sumenep Moh. Jakfar tidak hadir dalam acara tersebut. Padahal pihaknya telah menghubungi sebelum hearing dilakukan. ”Karena hanya Staf DKP yang hadir, maka hearing saat ini kami tunda. Karena kami tidak membutuhkan kabid, melainkan Kepala. Ini bukan main-main, ini soal kebijakan,” tukasnya. (fay/rvl)