Anggota Komisi II DPRD Gresik, Suberi saat memberikan arahan kepada DPMPTSP terkait program yang dijalankan. Foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Gresik menggelar forum konsultasi publik dalam rangka paparan program dan kegiatan, Rabu (22/2/2023).
Kegiatan yang diadakan di Ruang Ainul Yaqin Mall Palayanan Publik (MPP) Gresik ini melibatkan puluhan stakeholder. Mulai pejabat dari organisasi perangkat daerah (OPD), asosiasi, perguruan tinggi (PT), hingga perusahaan.
BACA JUGA:
- Dianggap Langgar SE Kemendagri, Pemkab Gresik Tunggu Keputusan soal Keabsahan Mutasi 147 Pejabat
- Bupati dan Wabup Gresik Bagikan Ratusan Paket Sembako untuk Sopir Angkutan Umum
- Pemkab Gresik Tegaskan Tak Beri Pendampingan Hukum untuk Tersangka Korupsi Hibah UMKM
- Bupati Gresik Resmikan Masjid KH Robbach Ma'sum
Ada tiga narasumber yang dihadirkan. Yaitu, Kepala DPMPTSP Agung Endro Dwi Setyo Utomo, Anggota Komisi II DPRD Gresik Suberi, dan Kabid Ekonomi Bappeda Midiyawati Fanani.
"Kami adakan kegiatan ini untuk minta masukan dari mitra stakeholder terhadap program yang akan kami jalankan pada tahun 2024. Sehingga program-program yang dijalankan, progres, dan capainnya baik untuk mewujudkan Nawa Karsa Pak Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wabup Aminatun Habibah," ucap Agung.
Ia lantas menyampaikan sejumlah program yang diamanahkan kepada DPMPTSP. Salah satunya, merealisasikan target PAD sebesar Rp185 miliar.
"Ada kenaikan signifikan target kami di tahun 2023, Rp185 miliar. Tahun sebelumnya, Rp131.678.150.000 dan terealisasi Rp57.269.497.357," terang mantan sekretaris inspektorat ini.
Ia optimis target tersebut bisa tercapai. Asalkan, ada support dan dukungan semua mitra, stakeholder, pengusaha, DPRD, dan masyarakat.
Sementara Suberi menyatakan target PAD sebesar Rp185 miliar itu berdasarkan asumsi potensi yang ada. Ia mencontohkan salah satu sektor pendapatan dari sektor tambang, khususnya galian C yang menjamur di Kabupaten Gresik.
Selama ini, kata dia, banyaknya galian C tak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh Pemkab Gresik.
"Saya contohkan di tahun 2021 target galian Rp4 miliar, tapi tak terealisasi. Hanya Rp 2 miliar. Padahal, bisa dihitung secara kasat mata lalu lalang truk pemuat galian setiap hari. Seharusnya pendapatan bisa lebih dari itu kalau pemerintah serius," jelas Ketua Fraksi Demokrat ini.
