Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Jatim Gelar Siaga Pengawasan

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Bawaslu Jatim menggelar apel siaga pengawasan dalam rangka mewujudkan pesta demokrasi yang berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Selasa (14/2/2023). 

Selain itu, beragam agenda juga dilaunching menjelang Pemilu 2024, seperti Jarimu Awasi Pemilu, Posko Kawal Hak Pilih dan Deklarasi Pemilu Damai. Apel Siaga Pengawasan digelar secara hybrid dan diikuti secara serentak oleh 176 Panwaslu, 1.998 Panwascam, 8.494 PKD, dengan mengundang KPU, Bakesbangpol, dan media.

"Aplikasi Jarimu Awasi Pemilu juga diluncurkan untuk tingkat provinsi se-Jawa Timur. Aplikasi tersebut merupakan wadah bagi komunitas digital yang dibuat oleh Bawaslu Republik Indonesia sebagai ruang bagi penyelenggara pemilu, pemantau pemilu, media dan seluruh lapisan masyarakat untuk saling bertukar informasi, dugaan pelanggaran dan forum diskusi tentang kepemiluan," kata Abdul Quddus Salam, Anggota Bawaslu Jatim.

Sementara itu, Eka Rahmawati, anggota lainnya menjelaskan, hingga tanggal 14 Februari 2023, pengguna dari Jawa Timur mencapai angka 16.552 orang.

"Ini terbesar se-Indonesia. Angka pengguna aplikasi tersebut berasal dari Kabupaten Pasuruan sebanyak 943 orang, lalu disusul oleh Lamongan dengan pengguna sebanyak 810 orang dan yang ketiga dari Bojonegoro sebanyak 771 orang," ujar Eka.

Eka melanjutkan, serangkaian kegiatan lainnya adalah peluncuran posko Kawal Hak Pilih. Posko ini dibuka di seluruh kantor pengawas pemilu se-Jawa Timur. Posko ini dibuat sebagai bentuk komitmen dari Bawaslu se-Jawa Timur untuk memastikan hak pilih warga dalam Pemilu 2024.

"Hingga tanggal 14 Pebruari 2024, Bawaslu Jatim menemukan terdapat 1046 belum terbentuk Panita Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dan 586 Pantarlih diduga sebagai anggota partai politik," tutur alumnus Unair Surabaya ini.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengawasi Pemilu 2024, Bawaslu Jatim juga menyelenggarakan deklarasi pemilu damai 2024 yang bebas dari hoaks, ujaran kebencian dan politisasi suku, agama ras dan antargolongan. (mdr/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News