MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto tahun ini membuat Komisi II DPRD setempat ketar-ketir. Berdasar pengalaman yang sudah-sudah, kondisi ini dikuatirkan bakal berimbas pada buruknya kualitas proyek hingga terbengkalainya garapan karena pendeknya masa deadline.
"Terus terang, rendahnya penyerapan anggaran melalui proses lelang ini membuat kami menyayangkan kinerja Pemkot. Kami berharap selama enam bulan terakhir mereka tak tidur," sindir anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Edwin Endra Praja, Rabu (27/5).
BACA JUGA:
- Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Komitmen Tingkatkan Kinerja di Tahun 2023
- Gus Barra: DPC Petanesia Kabupaten Mojokerto Diharapkan jadi Tonggak Toleransi dan Penjaga NKRI
- Dewan Apresiasi Pengembangan Destinasi Wisata yang Dilakukan Klinik BUMDes Jawa Timur
- Terganjal di Gubernur, Bantuan Parpol di Mojokerto Rp3,59 Miliar Tak Kunjung Cair
Politisi Gerindra itu berujar, pengalaman buruk terbengkelainya dan minimnya kualitas proyek pada masa lalu tak menjadikan pelajaran apapun bagi SKPD yang ada.
"Apa pengalaman molornya rehab Alun-alun, Puskesmas Balongsari hingga tak kunjung realisasinya pembangunan jembatan Blooto-Pulorejo tak pernah jadi pelajaran berharga. Entah kalau demikian," cecarnya kemudian.
Ia memastikan, pelaksanaan proyek tahun ini akan buruk karena mengulang kasus yang sama dengan tahun lalu. Dan ini akan berdampak terhadap penyerapan anggaran pada akhir tahun.
Seperti diketahui, hingga akhir Mei ini, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot setempat baru merealisasi penyerapan anggaran melalui proses lelang sebesar 30 persen.
Ketua ULP Pemkot Mojokerto, Wiwiet Febriyanto mengungkapkan, lambatnya penawaran pekerjaan kepada pihak ketiga ini lantaran terkendala penyiapan dokumen lelang dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).
