Kepala Diskoperindag Gresik, Malahatul Farda, dan sekretarisnya, Subhan, usai dimintai klarifikasi oleh kejaksaan. Foto: BANGSAONLINE
Sementara itu, Alifin menyatakan bahwa pemanggilan tiga pejabat Pemkab Gresik dan Ketua Komisi II DPRD Gresik untuk minta klarifikasi dugaan penyimpangan penyaluran hibah e-Katalog dengan APBD tahun 2022.
Hibah untuk e-Katalog anggarannya mencapai Rp 19 miliar dari APBD Gresik tahun 2022. Namun, yang terserap Rp 17 miliar
"Hari ini pemanggilan awal. Masih klarifikasi. Pulbaket," katanya.
Ia membenarkan, saat pemanggilan hari ini Ketua Komisi II tak hadir. Untuk itu, minggu depan akan diagendakan pemanggilan ulang.
"Minggu depan, Ketua Komisi II kami agendakan pemanggilan ulang," terangnya.
Sementara itu, Malahatul Farda menyatakan kedatangannya ke Kejari Gresik bersama Sekretaris Subhan, dan Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Fransiska Dyah Ayu Puspitasari untuk klarifikasi.
"Klarifikasi. Kita jelaskan mekanisme penyaluran hibah UMKM dengan e-Katalog," tuturnya usai memberikan klarifikasi.
Dia menyampaikan, bahwa anggaran hibah untuk UMKM dengan e-Katalog anggarannya mencapai Rp19 miliar dari APBD tahun 2022. Namun, yang terserap (terpakai) Rp17 miliar. Anggaran sebesar itu, tambah dia, untuk hibah sebanyak 782 kelompok UMKM se-Kabupaten Gresik.
"Sudah tersalur 90 persen. Minus di Sangkapura dan Tambak, Pulau Bawean, 8 kelompok UMKM," pungkasnya. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
