Komisi III DPRD Gresik saat rapat dengar pendapat bersama dinas terkait dan membahas Mie Gacoan yang tak memiliki izin di GKB. Foto: SYUHUD/BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Komisi III DPRD Gresik merekomendasikan satpol pp setempat untuk menyegel dan menutup gerai Mie Gacoan cabang 2 di Jalan Sumatra GKB, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas. Pasalnya, keberadaan usaha itu tidak mengantongi izin dan ini melanggar peraturan daerah soal perizinan berusaha di Kota Pudak.
"Hasil hearing (rapat dengar pendapat) dengan dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP), dinas perhubungan (Dishub), dan dinas polisi pamong praja hari, kami merekomendasikan Mie Gacoan di GKB ditutup karena tidak mengantongi izin operasional," kata Ketua Komisi III DPRD Gresik, Sulisno Irbansyah, Rabu (18/1/2023).
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Gresik, Moh. Syafi'am, mengatakan bahwa dari keterangan DPMPTSP, dan Dishub bahwa Mie Gacoan di GKB tak kantongi sejumlah izin yang dipersyaratkan untuk usaha, antara lain, izin operasional, termasuk perizinan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Hal ini membuktikan telah malanggar Perda Kabupaten Gresik.
"Mie Gacoaan melanggar perda. Untuk itu, Satpol PP selaku penegak perda harus bertindak. Menyegel atau menutup," pintanya.
Mustajab, Anggota Komisi III lain menyatakan, bahwa izin operasional dan Amdalalin merupakan perizinan yang harus dilengkapi untuk aktivitas usaha seperti Mie Gacoan sebelum beroperasi.
"Jangan sampai bangunan sudah berdiri. Aktivitas usaha sudah jalan seperti Mie Gacoan. Namun izin belum ada," cetus Sekretaris DPD PAN Gresik ini.
Ia mengakui bahwa, sejak beropersinya Mie Gacoan di GKB aktivitas kendaraan keluar masuk sangat banyak. Sehingga, sangat menganggu para pengguna jalan.
"Kok dibiarkan Amdalalin tak ada, Kendaraan lalu lalang, keluar masuk di Mie Gacoan," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kelalulintasan Dishub, Su'udin membenarkan, kalau Mie Gacoan di GKB hingga saat ini tidak kantongi Amdalalin.
"Amdalalin tak ada," tegasnya.
