SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Rencana peluncuran 30 unit Bis Trans Sidoarjo (BRT) terancam molor lagi. Sebab, kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo dinilai buruk dengan kurang melakukan sosialisasi dan kajian mendalam terkait dampak yang ditimbulkan. Baik analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) maupun Amdal lalu lintas (Amdal Lalin).
Tak pelak, sekitar 900 sopir angkutan dari angkutan kota (angkot) maupun mobil angkutan umum (MPU) di wilayah Sidoarjo, menggelar unjuk rasa penolakan BRT ke DPRD Sidoarjo, Senin (18/05). Sebab, keberadaan BRT akan menurunkan penghasilannya hingga 60 persen.
“Penghasilan kita selama ini masih kurang, ditambah lagi dengan BRT ini. Bagaimana nasib kami nanti,” tutur salah satu sopir angkot, Supandi dengan nada kesal.
Sopir yang unjukrasa yakni angkot JSP (Joyoboyo-Sidoarjo-Porong) sebanyak 480 unit, HB1 (Tulangan-Krian-Wonoayu-Sidoarjo) sebanyak 63 unit, HB2 (Krian-Wonoayu-Balongbendo-Sidoarjo) sebanyak 103 unit, MPU Malang-Surabaya sebanyak 335 unit dan LYN HD (Tanggulangin-Tulangan-Prambon) sebanyak 55 unit.
Mereka meminta audiensi dengan Ketua DPRD Sidoarjo sekaligus meminta dukungan dari DPRD Sidoarjo selaku wakil rakyat untuk menolak beroperasinya bus tersebut. Akhirnya, perwakilan sopir ditemui oleh Ketua DPRD, H. Sulamul H. Nurmawan.
Dalam audiensi, Mochmmad Junaidi selaku pemilik angkot Sidoarjo menegaskan bahwa banyaknya trayek baru ini, menyebabkan pemilik angkot kesulitan menerima setoran utuh akibat jumlah penumpang turun. Termasuk, pendapatan dari sopir juga menurun.
“Kita minta ketua dewan agar meninjau kebijakan peluncuran bus ini,” pintanya.
Setelah mendengarkan keluh kesah sopir, Ketua DPRD Sidoarjo H. Sulamul H. Nurmawan, meminta agar ditunda operasional BRT di Sidoarjo.
“Saya minta ditunda dulu operasionalnya. Ini agar tidak ada benturan dengan sopir,” ujar Gus Wawan-sapaan H.Sulamul H.Nurmawan.
Ditambahkan, pihaknya kembali akan mengundang Dishub dan perwakilan sopir untuk mencari jalan keluarnya.
Sementara itu, Kabid Transportasi Darat Dishub Sidoarjo Edi Sutiono menjelaskan, bahwa BRT merupakan program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan. Terkait keluhan sopir penghasilannya berkurang, kata Edi, sudah berlangsung lama.
“Sebelum bus diluncurkan, pendapatan sopir sudah menurun. Sosialisasinya (BRT) tidak mungkin semuanya, hanya pimpinan dan pengurus saja,” tukasya. (nni/sta/sho)