Wakil Wali Kota Adi Wibowo saat memimpin rapat evaluasi PBB-P2, Senin (5/12/2022).
Ia juga meminta petugas kelurahan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat pembayaran PBB-P2. Sehingga masyarakat tidak beralasan untuk tidak membayar PBB-P2.
“Menjadi tanggung jawab petugas lelurahan untuk menyampaikan kepada masyarakat penerimaan SPPT yang belum tersampaikan. Apalagi penerimaan SPPT sudah bisa didapat dengan mendownload pada handphone android,” ujarnnya.
“Bukan berarti ketika masyarakat sudah mendownload pada handphonenya petugas terutama dari kelurahan itu tidak menyampaikan kepada masyarakat siapa saja yang mendapatkan SPPT. Karena ini juga sebagai bentuk untuk mengidentifikasi warganya, tidak hanya pada aspek pajak pendapatan, tapi mampu mengidentifikasi masyarakat yang benar-benar mendapatkan SPPTnya,” tegas Mas Adi.
Ia mencontohkan yang terjadi di wilayah Kecamatan Bugul Kidul, di mana ada beberapa kelurahan yang realisasi pembayaran PBB-nya masih di bawah 50%. Padahal PBB kecamatan ada yang sudah mencapai 100%.
"Untuk itu, kita bisa mencari solusi yang tepat untuk mencapai suatu target," pungkasnya. (ard/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
